Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian penting dari pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Namun, masyarakat dan siswa di Korong Tanjung Alai Timur masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai substansi, perubahan ketentuan, dan konsekuensi hukum dalam KUHP Nasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi hukum peserta mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pembaruan hukum pidana, jenis perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Kegiatan menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan deskriptif dan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas masyarakat dan siswa di Korong Tanjung Alai Timur. Pelaksanaan kegiatan meliputi observasi awal, sosialisasi hukum secara interaktif, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, pembahasan kasus sederhana, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, dengan rata-rata pemahaman meningkat dari 60% sebelum kegiatan menjadi 85% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 25 poin persentase dan 41,67% secara relatif. Peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Kontribusi kegiatan ini terletak pada penguatan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kontekstual yang menghubungkan norma hukum dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sosialisasi hukum secara interaktif efektif meningkatkan pemahaman dasar mengenai KUHP Nasional serta dapat menjadi strategi edukasi preventif untuk memperkuat kesadaran dan perilaku masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab terhadap hukum.