Sumartini60, Siti
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

SINERGITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIKDALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DALAM TINJAUAN HUKUM Sumartini60, Siti
Proceeding SENDI_U 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.571 KB)

Abstract

Pembangunan dalam bidang kepariwisataan adalah merupakan bagian dari pemabngunan nasional. Pemabngunan bidang kepariwistaan sangat penting untuk dilakukan mengingat aspek sumber daya alam yang begitu besar dan potensial dimiliki oleh negara Indonesia. Dalm konteks otonomi daerah maka pembangunan kepariwisataan merupakan modal bagi daerah yang bersangkutan dalam rangka untuk meningkatkan potensi daerah dan secara signifikan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sebagai salah sumber pembiayaan di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam upaya mewujudkan pembangunan bidang kepariwisataan di daerah melalui penelitian hukum terkait pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu imlementasi kebijakan publik di daerah. Penelitian ini dilakukan dengan meggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis ini adalah karena penelitian ini dengan menganalisa aspek-aspek hukum yang ada, dan bersifat normatif karena penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisa dari peraturan perundang-undangan yang ada (perada) dan peraturan lainnya, dengan menggunakan data-data sekunder yakni referensi-referensi ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya sebagai bahan kajian yang dapat mendukung kelengkapan karya ilmiah ini. Analisa yuridis dari adanya sinergitas antara pembentukan perda sebagai produk hukum daerah dan kebijakan publik yang di jalankan dalam pemerintahan daerah akan menghasilkan goals (capaian) terhadap pembangunan bidang kepariwisataan di daerah. Kata Kunci : Otonomi daerah, sinergits perda, pembangunan kepariwistaan di daerah