<![CDATA[Politik dinasti menjadi pro dan kontra di kalangan elit politik terutama serta warga sipil. Mahkamah Konstitusi membuat sebuah keptusan yang berisi membolehkan adanya praktik politik dinasti termuat dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, MK membuat keputusan tersebut atas dasar pasal 28 mengenai HAM. Hasil penelitian terdahulu kebanyakan menilai dinasti politik itu negatif . Oleh sebab itu, penulis ingin meilhat dari lain sisi. Fenomena politik dinasti juga terjadi di Kabupaten Kediri di mana Sutrisno yang menjabat menajdi bupati selama dua periode telah ‘mewariskan’ jabatan bupatinya kepada Haryanti, yakni istri pertamanya yang juga memegang jabatan selama dau periode. Penelitian dinasti politik menggunakan perspektif petukaran sosial pemikiran Peter M. Blau sekaligus dijadikan pendekatan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah kulaitatif dan memakai metode dari Huberman. Peneliti menggali informasi mengenai pertukaran sosial antara warga Desa Pare Lor Kecamatan dengan tim pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ada pertukaran sosial antara pemenangan bupati dengan warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. Warga memberikan suaranya terhadap petahana bahkan mendapat peringkat pertama selama dua periode, pemilukada tahun 2010 dan 2015 hal ini menjadi indikator pertama bahwa Desa Pare Lor mendukung adanya politik dinasti. Peneliti dapat membuktikan bahwa politik dinasti tidak selalu dimaknai negatif dengan bukti bahwa dari hasil penelitian ini warga Desa Pare Lor cukup mengapresiasi kinerja Bupati Haryanti-Masykuri yang memberikan banyak progress pada infrastruktur di sana. Program yang diberikan juga cukup memberi kemajuan di Desa Pare Lor, seperti penghijauan, kartar di SK-kan, program GNOTA dll. Membuktikan bahwa politik dinasti dimaknai positif oleh warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. Kata Kunci : politik dinasti, warga dan tim pemenangan, pertukaran sosial. ]]>
