<![CDATA[Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan berbagai modus, salah satunya adalah dengan mengeksploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis. Pihak Kepolisian menindaklanjuti tindak pidana tersebut melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan modus ekploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis? (2) Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan modus ekploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian tediri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung melalui upaya pre emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Sosial dan lembaga pemerintah terkait. Upaya preventif dilaksanakan dengan tindakan patroli dan pemantauan terhadap aktivitas para lansia dan penyandang cacat. Upaya represif dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan. (2) Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan. Faktor masyarakat yaitu masyarakat tidak melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi lansia dan orang cacat untuk dijadikan pengemis. Faktor budaya yaitu masyarakat menganggap bahwa mengemis bukan sebagai kejahatan atau tindak pidana.Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana, Perdagangan OrangDAFTAR PUSTAKAAbdussalam, H. R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta. Alfitra,. 2014. Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, RAS, Jakarta.Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Refika Aditama. Bandung.Hardiansyah. 2011. Fenomena Trafficking Manusia dan Konterks Hukum Internasional, IOM Indonesia Jakarta.Moeljatno. 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta.---------. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.Muqoddas, Moh, Busyro, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin. 1992. Politik Pembangunan Hukum Nasional, Penerbit UII PRESS, Yogyakarta. Nawawi Arief, Barda. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. --------- 2004. Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Roesilo, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus, Karya Nusantara, Bandung. Rosenberg, R (Ed). 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: American Center for International Labor Solidarity (ACILS). Jakarta.Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung.Sunarto. 2013. Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, Aura Publishing, Bandar Lampung.Sutarto. 2002. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian, Jakarta, PTIK, 2002.Utrecht, E. 1962. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.]]>
