Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU BUDAYA International Review of Humanities Studies Multikultura, Jurnal Lintas Budaya
Miranda, Airin
Unknown Affiliation
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Multikultura, Jurnal Lintas Budaya

 1 
KONTROVERSI ÉCRITURE INCLUSIVE DI PRANCIS Veronica, Veronica; Miranda, Airin; Laksman-Huntley, Myrna
Multikultura Vol. 3, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahasa Prancis memiliki unsur maskulin dan feminin yang kuat dalam tatanan bahasanya. Dominasi bentuk atau aspek maskulinitas pun sangat terasa. Hal inilah yang menjadi kekosongan dan masalah bagi komunitas LGBTQ+ dan kaum perempuan di Prancis. Mereka berpendapat Bahasa Prancis bersifat seksis sehingga diperlukan bahasa yang dapat mempresentasikan identitas gender mereka secara setara dengan kelompok gender lainnya. Atas inisiasi Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), diterbitkan sebuah buku panduan écriture inclusive dengan tujuan untuk mendorong dan mengedukasi pengaplikasian écriture inclusive pada berbagai komunikasi publik. Hal ini menimbulkan perdebatan panjang di antara masyarakat Prancis. Dalam perdebatan mengenai écriture inclusive, ada keterlibatan besar para politisi Prancis yang berkaitan dengan ideologi politik mereka. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk melihat pandangan atau opini mengenai écriture inclusive dari para politisi dengan melihat upaya persuasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat. Penulis ingin melihat keberterimaan masyarakat Prancis terhadap écriture inclusive sebagai upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai pro dan kontra yang ditunjukkan politisi Prancis terkait penerapan écriture inclusive. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini didasari atas teori performativitas gender milik Butler (1990), teori komponen makna dari Leech (1981) dan teori retorika dari Fromilhague (2010) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Melalui hasil analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa para politisi mengungkapkan pendapat mereka secara persuasif dengan menggunakan unsur retorika figures de construction et de pensée. Kecenderungan penolakan akan écriture inclusive didominasi oleh politisi sayap (tengah-) kanan, hal ini berkaitan dengan ideologi dan nilai politik mereka.
PENGARUH KEBIJAKAN LAÏCITÉ TERHADAP MUSLIM DI INSTITUSI PENDIDIKAN NEGERI PRANCIS PADA MASA PEMERINTAHAN MACRON Esmano, Syifa Radhityani; Miranda, Airin
Multikultura Vol. 1, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip sekularisme yang dikenal dengan nama laïcité telah ada di Prancis sebagai representasi bangsanya, yang menekankan adanya pemisahan agama dengan negara di ruang publik termasuk pada institusi pendidikan negeri. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana dampak dari implementasi kebijakan laïcité yang diatur dalam UU 1905 terhadap muslim di institusi pendidikan negeri Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Metode yang akan digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan yang dampak dari kebijakannya akan dilihat melalui artikel-artikel berita. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Undang-Undang 1905 mengenai laïcité yang pada awalnya diterapkan untuk menghindari adanya perbedaan antar masyarakatnya dan memberikan landasan Bersama untuk hidup dalam keberagaman justru dalam konteks Prancis masa kini menimbulkan konflik yang berpotensi memecah belah bangsa. Kebijakan mengenai laïcité yang diatur dalam UU 1905 ini justru menimbulkan dampak negatif yaitu diskriminasi, kekerasan fisik dan verbal, serta tidak adanya toleransi terhadap muslim di institusi Pendidikan Prancis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan laïcité yang diterapkan oleh Macron melalui UU 1905 tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Dampak negative yang ditimbulkan dari kebijakan ini juga menunjukkan tidak tercapainya tujuan utama prinsip laïcité terhadap muslim di institusi pendidikan negeri. Bisa dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena nilai-nilai laïcité dan UU 1905 sudah tidak kompatibel dengan Muslim di masa sekarang yang populasinya semakin bertambah di Prancis.
KONSUMSI DAN REGULASI GANJA DI PRANCIS MASA EMMANUEL MACRON Nasution,, Diella Amanda; Miranda, Airin
Multikultura Vol. 1, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Ledsom (2019), Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé Publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan difusi ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan dengan sumber data kebijakan-kebijakan terkait yang membuktikan bahwa kebijakan yang berlaku tidak efektif. Pelarangan keras kepemilikan dan konsumsi ganja menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintah dan negara Prancis. Hal ini lantas menimbulkan perdebatan dan protes terhadap pemerintah dari banyak pihak yang menuntut pemerintah untuk mengambil langkah legalisasi. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron kemudian memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif.
STRUKTUR SOSIAL DALAM KAMP CALAIS “JUNGLE” DI PRANCIS Salsabila, Dyanisa Ramadhani; Miranda, Airin
Multikultura Vol. 2, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kamp pengungsian imigran di Calais dibuka pada tahun 1999 dan kemudian ditutup secara resmi pada tahun 2002. Para imigran tetap datang dan membangun kamp secara ilegal setelah penutupan resmi kamp ini Kamp ini diberikan julukan kamp Calais “Jungle” pada tahun 2009 setelah kamp terus menerus berkembang karena jumlah imigran yang terus bertambah. Pada tahun 2014, jumlah imigran yang mengungsi di kamp ini mencapai 6.000 jiwa. Suatu komunitas sosial terbentuk dari berbagai etnis yang ada. Komunitas ini bekerjasama dan membuat sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari Creswell (2009) dengan korpus komunitas kamp imigran Calais “Jungle” pada tahun 2009-2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori state of exception (Agamben, 1995) dan teori Kapital Sosial (Bourdieu, 1986) untuk meneliti komunitas dan sistem sosial di dalam kamp Calais “Jungle”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan kamp terdapat sistem sosial baru yang merupakan hasil dari pengabaian hukum yang seharusnya berlaku dan terdapat pihak yang menjadi dominasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi dalam komunitas sosial di dalam kamp, yaitu kelompok imigran dari Afganistan.
PERAN GERAKAN SOSIAL DALAM PENGESAHAN MARIAGE POUR TOUS DI PRANCIS Tresia, Melpa; Miranda, Airin
Multikultura Vol. 2, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mariage Pour Tous (MPT) merupakan undang-undang pernikahan yang memperbolehkan semua orang tanpa memandang gender untuk menikah dan berkeluarga. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan sosial baru untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial. Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak Pacte Civil de Solidarité (PACS) dikeluarkan pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elite politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Upaya pengesahan dibagi menjadi tiga bahasan yang berfokus pada advokasi wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT di Prancis.
Co-Authors Astrid Vionisa Casondra Esmano, Syifa Radhityani Karlina Dewi, Riza Laksman, Myrna Nasution,, Diella Amanda Salsabila, Dyanisa Ramadhani Siti Aisyah Tresia, Melpa VERONICA VERONICA