Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara) Muhasan, Imam
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.148

Abstract

ABSTRAKDalam industri perbankan, timbulnya kredit macet merupakan suatu keniscayaan, mengingat core business dari sektor ini memang menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada para nasabah dalam bentuk pinjaman (fungsi intermediaries). Hal mana juga berlaku pada bank-bank BUMN. Sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, bank BUMN juga membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan perusahaan. Flleksibilitas bagi bank-bank BUMN seringkali terkendala dengan status kekayaan BUMN dalam keuangan negara yang disebabkan masih adanya tumpang tindih pengaturan aturan (over-regulated). Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada perbedaan pengaturan penghapusan kredit macet bagi bank-bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mana yang dapat digunakan oleh bank-bank BUMN dalam penghapusan kredit macet mereka? Apakah mengikuti rezim korporasi ataukah rezim keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doctrinal research). Dari penelitian, disimpulkan bahwa untuk Hapus Buku (conditional write-off), bank BUMN dapat menundukan diri pada rezim korporasi, sementara untuk Hapus Tagih (absolute write-off) harus tunduk pada rezim keuangan negara.Kata Kunci: Bank BUMN, Penghapusan Kredit Macet, Rezim Korporasi, Rezim Keuangan Negara
PROPORSI NILAI SOFTWARE TERHADAP NILAI PASAR MESIN BORDIR KOMPUTER (Studi Kasus: Mesin Bordir Komputer Milik CV Sanggar Bordir Kebumen) Maulana, Abdul Rozak; Muhasan, Imam
Jurnal Acitya Ardana Vol 3 No 1 (2023): Dinamika Kebijakan Publik V
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jaa.v3i1.2064

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi nilai software pada suatu mesin bordir komputer (computerized embroidery machine). Meskipun tidak kasat mata, keberadaan software pada mesin bordir komputer memegang peranan yang sangat signifikan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih riil, penelitian ini menggunakan metode studi kasus penghitungan proporsi nilai software pada salah satu mesin bordir komputer milik CV Sanggar Bordir di Kebumen, Jawa Tengah. Dari penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa nilai software pada mesin bordir komputer memiliki proporsi yang sangat signifikan, yakni mencapaiĀ  mencapai 54,59% dari nilai pasar mesin bordir.
Peningkatan Literasi Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dengan Mitra Annisa Laundry Wijaya, Suparna; Irawan, Ferry; Qadri, Resi Ariyasa; Muhasan, Imam; Rahman, Faisal; Hutahaean, Grace Maida; Yulmeiranti, Intan Utami; Fahrezi, Muhammad Hafidz; Damara, Taptap Wahyu; Pratiwi, Nidian Hayuning; Gujarat, Odas; Ilham, Reza Muhamad; Putri, Ristianti Febriana
Pengmasku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v2i2.344

Abstract

Hingga saat ini masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya, dimana salah satu penyebab UMKM belum menerapkan rencana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam laporan keuangan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan litersi akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada UMKM. Sehingga dapat membantu untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan prinsip kesederhanaan. Objek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada Usaha Laundry Annisa di Tangerang Selatan. Hal ini karena usaha Annisa Laundry belum bisa membuat laporan keuangan sendiri yang baik dan benar. Metode yang dilakukan adalah sosialisasi dengan membuatkan modul, video, dan pendampingan. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa usaha Annisa Laundry hanya memiliki catatan keuangan yang minim, seperti buku kas masuk dan keluar, catatan pembelian, dan catatan penjualan. Penyusunan laporan keuangan Annisa Laundry telah sesuai dengan siklus akuntansi yang terdiri dari pengumpulan dokumen transaksi, kemudian masuk ke dalam proses akuntansi, yang kemudian menjadi laporan keuangan berdasarkan standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).
Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Muhasan, Imam; Riandoko, Riko
Pengmasku Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v3i2.653

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh Tim PKN STAN ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan tol. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki tanggung jawab terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol wilayah Pulau Jawa. Sebagai bagian dari kepentingan umum yang dijadikan sebagai prioritas, dalam proses pengadaan tanah perlu dipastikan bahwa masyarakat yang terdampak akan memperoleh penggantian yang sesuai dengan ketentuan. Dalam praktik, , seringkali terjadi sengketa di pengadilan diakibatkan ketidaksetujuan pemilik objek penilaian dengan hasil penilaian oleh KJPP. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang memadai bagi Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait mekanisme pengadaan lahan untuk pembebasan.
Kreditur paling mendahulu di mata hakim: Sengketa klasik antara pajak, kreditur separatis, dan buruh Muhasan, Imam; Dwi Lestari, Indah; Simanjuntak, Dumaria
Educoretax Vol 4 No 12 (2024)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v4i12.1047

Abstract

One of the classical issues faced by Curator in allocating bankrupt debtors assets (bankruptcy boedel) is determining the most preferred creditor between the Tax Authority, Secured Creditors, and Labors. It is so due to those three types of creditors have preferred rights according to the law. This study aims to describe Judges opinion over the preferred rights dispute between the creditors holding the preferred rights. This study is a doctrinal research by using case approach on 25 court decisions with permanent legal force (inkracht van gewijsde) during 1999-2021. This study concluded that there there is no uniformity of opinion among the Judges. There are those who prioritize the Tax Authorities, there are those who prioritize the Secured Creditors, andĀ  there are those who allocate the bankruptcy proportionally (pari passu prorata parte). Referring to this result, it is urgent to carry out harmonization between laws on prederred rights. Moreover, Article 95 of Job Creation Law on Employment Cluster jo. Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 has formulated the new norms regarding the order of priority between creditors.