Al Faruq, Allamuddin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN NOTARIS DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN PADA PERADILAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Allamuddin Al Faruq; Riri Lastiar Situmorang
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.93 KB)

Abstract

AbstractNotary is a trust-based profession, which in execution is impartial as the notary is trusted to make evidence  with authentic force. Protection for notaries are needed for the form of its occupation is to keep secret every deed and information given to him/her as a notary. This research elaborates on the reason of the need of notary protection in the making of minutes of deed and the summoning for court proceedings, the difference of regulations between Law number 2 of 2014 and Law number 30 of 2004, and the protection of notaries in the making of minutes of deed photocopy and summoning in court proceedings post legislation of Law number 2 of 2014. IntisariNotaris adalah profesi yang memiliki dasarkepercayaan, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh memihak  karena notaris dipercaya untuk membuat bukti dengan kekuatan otentik. Perlindungan bagi notaris yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya adalah untuk menjaga rahasia setiap perbuatan dan informasi yang diberikan kepadanya sebagai seorang notaris. Penelitian ini menguraikan tentang alasan perlunya perlindungan notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan memanggil notaris dalam proses pengadilan, perbedaan peraturan antara Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan Undang undang nomor 30 tahun 2004.
Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia Umam, Khotibul; Al Faruq, Allamuddin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50 No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v50i2.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejarah pengaturan kelembagaan, produk dan aktivitas perbankan syariah di Indonesia, serta desain kelembagaan, produk, dan aktivitas Perbankan Syariah Indonesia ke depan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang otoritas microprudential di bidang pengaturan dan pengawasan. Ini merupakan isu utama dalam politik hukum di bidang perbankan syariah. Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam rangka menganalisis bahan hukum dimaksud secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yakni tahap pengenalan (introduction phase), tahap pengakuan (recognition phase), dan tahap pemurnian (purification phase). Ketiga tahap dimaksud masing-masing didukung dengan regulasi yang secara gradual semakin memperkuat eksistensi dan operasional industri perbankan syariah dengan munculnya kebijakan-kebijakan utama yakni diperbolehkannya bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (1992), kemudahan pemberian layanan syariah oleh bank umum konvensional melalui mekanisme islamic window dengan pendirian Unit Usaha Syariah/UUS (1998), dan adanya kewajiban pemisahan UUS dari bank umum konvensional setelah dipenuhinya persyaratan tertentu (2008). Lebih lanjut dalam upaya pengembangan sektor perbankan syariah, OJK telah mengeluarkan Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang memuat desain kelembagaan, produk, dan aktivitas perbankan syariah.