Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALITA: Journal of Social - Religion Research Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan
Wajdu, Fajar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia Wajdu, Fajar
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 4 No. 2 (2019): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v4i2.766

Abstract

Kajian ini menjelaskan tentang hak-hak kaum difabel atau disabilitas dalam kacamata Hak Azasi Manusia (HAM). Dimana selama ini kaum difabel diposisikan sebagai masyarakat kelas dua yang seringkali terabaikan hak-haknya, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek pembangunan negara. Negara dan masyarakat sebagai satu totalitas struktur abai dalam menghadirkan suatu ruang yang mengakomodir hak-hak kaum difabel yang didasarkan pada keragaman kemampuan setiap manusia atau difabilitas. Sehingga permasalahan kaum difabel seringkali diselasaikan dengan pendekatan kesejahteraan sosial atau belas kasih sebagai akibat dari kegagalan negara melihat inti permasalahan difabel secara holistik. Oleh karena itu, kedepannya – semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlidungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD) untuk menyeselaikan kompleksitas permasalahan difabel baik dari sisi sosial, budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.
POLITIK HUKUM SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT: ANALISIS HUMANIORA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA Yusfiansyah, Sofhuan; Wajdu, Fajar
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 1 (2025): Volume 7, Nomor 1, Juni 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i1.9337

Abstract

This study aims to explore the legal politics of societal protection tools, specifically analyzing the Indonesian legal system from a humanities perspective. The focus lies on the role of legal instruments in safeguarding citizens' rights and their implementation within the framework of Indonesian law. By examining historical, cultural, and social contexts, this analysis investigates how the legal system in Indonesia influences public protection policies, especially in addressing challenges such as human rights violations, social justice, and the balance between state authority and individual freedoms. Utilizing a humanistic approach, this paper highlights the critical need for reforms that can create a more inclusive, fair, and effective legal structure for society. Additionally, the study stresses the importance of legal education and advocacy in raising public awareness of legal protections and ensuring that laws remain aligned with the evolving needs and values of Indonesian society. This research is significant in shaping future legal reforms for better societal protection.
Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia Wajdu, Fajar
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 4 No. 2 (2019): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v4i2.766

Abstract

Kajian ini menjelaskan tentang hak-hak kaum difabel atau disabilitas dalam kacamata Hak Azasi Manusia (HAM). Dimana selama ini kaum difabel diposisikan sebagai masyarakat kelas dua yang seringkali terabaikan hak-haknya, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek pembangunan negara. Negara dan masyarakat sebagai satu totalitas struktur abai dalam menghadirkan suatu ruang yang mengakomodir hak-hak kaum difabel yang didasarkan pada keragaman kemampuan setiap manusia atau difabilitas. Sehingga permasalahan kaum difabel seringkali diselasaikan dengan pendekatan kesejahteraan sosial atau belas kasih sebagai akibat dari kegagalan negara melihat inti permasalahan difabel secara holistik. Oleh karena itu, kedepannya – semestinya ada lembaga khusus berupa Komisi Perlidungan Hak-hak Kaum Difabel (KPHD) untuk menyeselaikan kompleksitas permasalahan difabel baik dari sisi sosial, budaya, pendidikan, hukum, maupun politik.
Co-Authors Yusfiansyah, Sofhuan