Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA Fauzi, Rizki Muhammad; Nulhaqim, Soni A.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53283

Abstract

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab yang sering terjadi pada masalah konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik. Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to highway access which results in a conflict problem, be it conflict between the community and the company or the community and the government. The purpose of this study is to describe the causes that often occur in mining conflict problems and alternative solutions in solving mining conflict problems. The method used is using the library study method which is sourced from secondary data related to the issues that are the topic of research. The results of the research based on examples of mining cases in Indonesia show that many people refuse mining activities for reasons of environmental contamination, such as people who are worried about the impact of mining activities, namely prone to landslides, damaged roads, dust that disturbs residents' settlements, and decreased quality of clean water. . Many mining companies only think about profits without regard to environmental conditions. The community's rejection was one of the factors causing a mining conflict. A good conflict resolution process in mining conflicts is mediation carried out by parties who can mediate and know about the problems that occur. There should be a body or institution that is specialized in dealing with the problems of a number of conflicts that occur in the mining area, for example the Director General of Conflict who deals with conflict issues. 
PEMETAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA NANGGERANG KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG Irfan, Maulana; Nulhaqim, Soni A.; Rahardjo, Santoso Tri
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 5, No 3 (2024): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v5i3.61523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan sosial dalam rangka pengembangan desa wisata dengan menggunakan teknik PRA (Participatory Rural Appraisal) berupa pemetaan desa, diagram venn, dan diagram alur. Ketiga tehnik ini dilakukan karena dianggap mewakili untuk memahami assessment secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, indepth interview, dan Focus Group Discussion (FGD). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan desa yang dilakukan bersama dengan kegiatan tim Kualiah Kernyata Nyata mahasiswa Univeristas Padjadjaran, merujuk pada potensi utama yang ada  di Desa Nanggerang yaitu berupa potensi pertanian khususnya dalam pertanian kopi. Beberapa tehnik Pemetaan sosial tersebut menghasilkan  temuan sesuai dengan masing-masing tehniknya. Pada pemetaan Desa terlihat potensi yang dimiliki dikawasannya yang didominasi oleh pertanian Kopi.  Pada  diagram venn menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen dalam masyarakat Desa Nanggerang, diantaranya adalah perangkat desa, komunitas Nahdlatul Ulama, gapoktan, BUMDes, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Sementara itu, hasil diagram alur menunjukkan dari potensi pertanian kopi di Desa Nanggerang terdapat alur produksi kopi yang jelas dari hulu, proses, hingga ke hilir. This study aims to conduct social mapping in the context of developing tourist villages using PRA (Participatory Rural Appraisal) techniques in the form of village mapping, Venn diagrams, and flow diagrams. These three techniques are carried out because they are considered representative for understanding assessments quickly and in accordance with needs in the field. The study uses a qualitative approach and descriptive research methods. The data in this study use primary data and secondary data. Primary data is obtained through data collection techniques in the form of non-participatory observation, in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD). Meanwhile, secondary data is obtained through documentation studies. Data processing and analysis are carried out through the stages of data reduction, data display, drawing conclusions and verification. The results of the study indicate that based on the results of village mapping carried out together with the activities of the Kualiah Kernyata Nyata team of Padjadjaran University students, referring to the main potential in Nanggerang Village, namely in the form of agricultural potential, especially in coffee farming. Several social mapping techniques produce findings according to each technique. In the village mapping, the potential in the area is seen, which is dominated by coffee farming. The Venn diagram shows that there are several components in the Nanggerang Village community, including village officials, the Nahdlatul Ulama community, Gapoktan, BUMDes, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Babinsa, and Bhabinkamtibmas. Meanwhile, the results of the flow diagram show that from the potential of coffee farming in Nanggerang Village there is a clear flow of coffee production from upstream, process, to downstream.
Pelayanan Advokasi Bebas Rentenir Bagi Masyarakat Dhuafa Oleh Lembaga Sinergi Dompet Dhuafa Jabar Kota Bandung Nulhaqim, Soni A.
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 2 No. 1 (2013): Empati Edisi Juni 2013
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v2i1.9754

Abstract

In general, Moneylenders-Release Advocacy Service, conducted by DD Synergy Institute, is a service and advocacy for debt relief of poor people to moneylenders in Bandung and its surrounding areas. Moneylenders-release advocacy support can only be granted if the debt is used for living purposes (education, health and economic). Basically, this service is only advocating  poor people who have debts to loan sharks. This qualitative-approached research showed that the results of existing legal education implementation at Dompet Dhuafa Synergy Institute West Java has empowered clients, viewed from the perspective of client empowerment and strength, which is contained in one of the basic values of social work advocacy where the value is based on a belief that individuals have power to acquire knowledges. However, in the other hand, research found that client feel being watched by Dompet Dhuafa Synergy Institute West Java in every business, activity, and in fullfilling the needs of daily life. Keywords: kemiskinan, masyarakat dhuafa, rentenir, dan pelayanan advokasi.
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon Sulistyani, Wanodyo; Nulhaqim, Soni A.
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 5 No. 1 (2016): Empati Edisi Juni 2016
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v5i1.9773

Abstract

Debt bondage is a relation pattern between Bakul (the capital owner) and Langgan (fishers who are indebted to Bakul) in Gebang Mekar Village, Cirebon District. This debt bondage are imperishable because the lack of Langgan’s ability to pay their debt to Bakul; while Bakul as the capital owner has power to determine the price of fish and other fisheries products, where the fishers have obligation to sell their harvest to their Bakul. Yet, Bakul’s price is lower than the market price. As a result, to increase the fishers’ profit, they sold their harvest to other Bakul; this behavior is potentially raised a conflict between fishers and their Bakul also among Bakul. Study of Criminology explained the relation between the powerful and the powerless in making law in their favor. Unfair law has encouraged the powerless to breaking the law, and creating conflict. In this article, initially, the lack of fishers’ welfare related to the role of the state will be reviewed; next, the criminology theories which explain about violation and the causes of conflict will be outlined; furthermore, the relation between Bakul and Langgan in Gebang Mekar Village, Cirebon District will be described; lastly, potential conflict that arise because of Bakul and Langgan relation will be analyzed with criminology theories.Keywords: Conflict, social Relation, Fishery Community.