Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Napitupulu, Tumpal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (KAJIAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN) Napitupulu, Tumpal
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 2, No 1 (2018): VOLUME 2 ISSUE 1, JANUARY 2018
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.472 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v2i1.32679

Abstract

The public prosecutor is not required to prosecute a person committing an offense if at his discretion, if the person prosecuted can harm the public interest. No prosecution of a person committing a crime in the public interest, known as deponering whose authority resides with the Attorney General under Article 35 Sub-Article c of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney of the Republic of Indonesia. In addition to the authority of deponering, the Attorney General is also authorized to stop prosecution under Article 144 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Law which is manifested in the form of Prosecution Cessation Decree (SKP2). Starting from the authority to stop prosecution owned by the Attorney there are problems, namely: (1). When the Attorney's Office actually stop prosecuting a case in the criminal justice system and is it appropriate that the Attorney's Office issued SKP2 in case the case has been registered in the district court? (2). How to overcome the problems that arise against the issuance of SKP2 by the Attorney in case the case has been registered in the district court. The study is directed to the SKP2 case study in the Novel Baswedan case. Based on the results of the study can be concluded: (1). The Attorney's Office issued SKP2 in the Novel Baswedan case with insufficient consideration of the evidence and the case was closed by law and the Public Prosecutor's Office did not properly issue SKP2 when the case was registered in the district court. (2). to solve the problems arising from SKP2 issued by the Attorney there has been a pre-trial decision stating SKP2 is not valid, it must be resolved through the criminal justice system to obtain legal certainty.
Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan dan Kontrak Pembiayaan Napitupulu, Tumpal
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan telah menjadi sorotan utama dalam perkembangan sistem keuangan global. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap penggunaan teknologi blockchain dalam konteks transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan serta mengidentifikasi implikasi hukum yang mungkin timbul. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis-normatif dengan menggali data hukum primer dan sekunder terkait hukum kontrak, keuangan, dan teknologi blockchain. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan kerangka hukum yang berlaku di beberapa yurisdiksi yang telah mengadopsi teknologi blockchain. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum, termasuk konsep keamanan transaksi, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan penyelesaian sengketa. Implikasi positif dan negatif terhadap perlindungan konsumen, privasi, dan keterbukaan informasi juga menjadi perhatian utama. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan. Implikasi hukum yang diidentifikasi dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan untuk merancang regulasi yang sesuai dan menjawab tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi ini
Co-Authors