Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INDUSTRI KREATIF DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL Ganefi, Ganefi
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 1 (2019): VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.131 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v3i1.34497

Abstract

AbstractThe creative industry as one of the pillars of the future economy has a very strategic role in overcoming the problems faced by the community along with the government, especially in the field of employment, business fields, and as a source of state revenue (GDP). Therefore, creative industry entrepreneurs must be protected by their intellectual rights so that all copyrighted works are legally protected by their existence and not arbitrarily anyone can steal, trade, multiply without the permission of the owner. However apparently only 17% of the 16.7 million creative industry players registered the results of their creativity. This shows that the protection of Intellectual Property Rights towards the creative industry is still very weak due to several factors, namely; Lack of public awareness / creative industry players to register their creativity businesses; Lack / lack of understanding of the community / industry players regarding the protection of Intellectual Property Rights (IPR); The presumption of some people / creative industry players for the management of registration of Intellectual Property Rights requires quite a large fee; The registration process takes a long time and is complicated. AbstrakIndustri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masa depan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bersama pemerintah, terutama di bidang ketenagakerjaan, bidang usaha, dan sebagai sumber penerimaan negara (PDB) . Oleh karena itu, pengusaha industri kreatif harus dilindungi oleh hak intelektual mereka sehingga semua karya cipta dilindungi secara hukum oleh keberadaan mereka dan tidak sewenang-wenang siapa pun dapat mencuri, berdagang, berkembang biak tanpa izin dari pemiliknya. Namun ternyata hanya 17% dari 16,7 juta pelaku industri kreatif yang mendaftarkan hasil kreativitas mereka. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap industri kreatif masih sangat lemah karena beberapa faktor, yaitu; Kurangnya kesadaran publik / pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan bisnis kreativitas mereka; Kurangnya / kurangnya pemahaman tentang komunitas / pemain industri mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Anggapan sebagian orang / pelaku industri kreatif untuk pengelolaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan biaya yang cukup besar; Proses pendaftaran memakan waktu lama dan rumit.
Development of Green Banking Concept in Banking Policy for Considering Environmental Protection Hatikasari, Siti; Ganefi, Ganefi
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 1 No. 3 (2023): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v1i3.14

Abstract

The principles of green banking can strengthen bank risk management strategies, especially related to the environment, and encourage banks to increase investment in environmentally friendly financing. Green banking has developed in its practice with the emergence of regulations, changes, or reconstruction of policies in the banking sector in Indonesia. Therefore, this study aims to examine and analyze the development of the application of green banking in banking policies. Then, it will also find out and analyze the importance of green banking in banking policies in fulfilling banking responsibilities in considering environmental protection in Indonesia. This chapter uses doctrinal legal research methods and is analyzed analytically and qualitatively. The role played by banking corporations is very significant in having a broad impact on the application and efforts to achieve the goals of the green banking concept. The weakness of policies in the banking sector and other implementing regulations in Indonesia has resulted in not a few violations occurring and resulting in damage to the existing environment. Clear regulations as legality in regulating the implementation of green banking and supervision and evaluation are needed to have a broad positive impact on the sustainability and preservation of nature.
PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI DI KOTA BENGKULU Khairani, Rahma; Ganefi, Ganefi; Hermansyah, Edi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.24987

Abstract

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan terhadap petani di Indonesia apabila terjadi gagal panen yang risiko kerugiannya akan dialihkan ke perusahaan asuransi pelaksana. Masih banyak petani yang belum menyadari pentingnya mengasuransikan lahan padi yang dikelolah, sehingga peminat Asuransi Usaha Tani Padi masih tergolong rendah khususnya di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui penyebab petani tidak mengikuti AUTP di Kota Bengkulu; (2). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pangan dan Pertanian agar Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 01/Kpts/Sr.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi di Kota Bengkulu dapat terlaksana. Metode penelitian adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio legal research, penelitian bertitik tolak dari data primer langsung dari sumber pertama melalui penelitain lapangan. Metode pengumpulan data meliputi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian: (1). Kurangnya informasi yang jelas mengenai AUTP sehingga menimbulkan spekulasi tersendiri dari petani yang menganggap bahwa untuk menjadi peserta AUTP harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang dirasa tidak dapat dipenuhi oleh petani di Kota Bengkulu. Proses klaim ganti kerugian tergolong lamban, akibatnya petani yang pernah menjadi peserta tidak ingin kembali menjadi peserta AUTP untuk musim tanam selanjutnya. (2). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, berupa upaya preventif dengan melakukan sosialisasi AUTP ke petani di Kota Bengkulu, melakukan pendampingan pendaftaran dan pembayaran premi AUTP, serta Upaya Represif berupa pendampingan klaim AUTP dan evaluasi pelaksanaan AUTP.
IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP HAK-HAK WISATAWAN DI OBJEK WISATA PANTAI JAKAT BENGKULU mardayanti, syakina; Ganefi, Ganefi; Sofyan, Tito
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 22 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v22i1.26696

Abstract

Tourism is one of the largest sectors that have an influence on economic growth in Indonesia. In order to be managed properly the Government regulates into Law Number 10 of 2009 concerning Tourism with the aim of providing boundaries and directions for the realization of tourism progress. One of the leading tours in Bengkulu Province is Jakat Beach with a beautiful panoramic view of the ocean. Apart from the natural beauty that is provided, of course, legal protection for tourists must be prioritized so that no losses can be experienced by tourists. This study aims to analyze the implementation of Article 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in Bengkulu Jakat Beach Tourism Objects that cannot be carried out optimally and what solutions can be done in order to protect tourists at Bengkulu Jakat Beach attractions. The type of research used is empirical research. Based on the results obtained in this study that the rights of tourists have not been maximally implemented due to lack of legal awareness from various parties involved, however, management and development and improvement of tourism will always be carried out. Efforts that can be made are by increasing cooperation between stakeholders, business actors and tourists as well as increasing legal awareness and tourism awareness. Keywords: implementation, protection, tourist rights