Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
A.Rani, Faisal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives Ilyas, Ilyas; A.Rani, Faisal; Bahri, Syamsul; Sufyan, Sufyan
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.15650

Abstract

With the emergence of receptie theory, there was a conflict between customary laws and Islamic law in the past, resulting in a protracted systemic conflict. However, the opposite occurs in the context of legal practices in Aceh, namely the accommodation of the two legal systems. This study aims to elucidate the incorporation of customary laws in Islamic law as it pertains to inheritance issues in Aceh. This study analyzes empirical legal research through the lens of legal pluralism. The data was gathered through in-depth interviews and literature reviews. This study found that various inheritance-related cases involving substitute successors, joint assets, heirs of different religions, and obligatory wills for adopted children are examples of how Islamic law accommodates customary laws. The two factors responsible for the accommodation of adat in Islamic law are the nature of the law, which is dynamic, elastic, and flexible, and the sociological condition and personality of the Acehnese, which support this integration. Moreover, this accommodation has a positive impact on the lives of people so that the maintenance and observance of adat or customs become firmer, the law functions as social control and Islamic law is cultivated in society. Theoretically, in the context of legal pluralism, accommodation between adat  in Islamic law creates a space for harmonization as the main goal of this theory, not the theory of receptie which gives birth to conflicts and  conflicts between legal systems.
Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum Ningsih, Ayu; A.Rani, Faisal; Adwani, Adwani
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 2 (2019): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1578.242 KB) | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228

Abstract

Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum untuk menjamin kepastian hukum akta. Moralitas, ketelitian, kehati-hatian merupakan faktor utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktek ditemukan, notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sehingga terjadi sengketa, ada notaris yang menjadi mediator. Tujuan penelitian menjelaskan akibat hukum akta yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum, menjelaskan kedudukan notaris dalam mediasi sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dalam bentuk wawancara, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan notaris yang bertindak sebagai mediator tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, karena mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Tidak ada larangan bagi notaris menjadi mediator, karena mediator bukanlah pejabat negara, lembaga tinggi negara, tidak melaksanakan administrasi negara, profesi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN/D, dan profesi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan/kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris. Saran, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara profesional untuk menghindari sengketa dan gugatan kepada notaris. Notaris harus memperhatikan etika, moral, ketidakberpihakan dalam proses mediasi. Ikatan Notaris Indonesia perlu menyusun mekanisme dan batasan mediasi yang boleh dilakukan oleh notaris.
Co-Authors Adwani Adwani AYU NINGSIH Ilyas Ilyas Sufyan, Sufyan Syamsul Bahri