Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Varia Justicia Halu Oleo Law Review Jurnal Ius Constituendum Ensiklopedia Social Review JURNAL USM LAW REVIEW Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Risa, Yulia
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGARUH KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP DEVELOPER DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERUMAHAN Citra, Helfira; Wahyuni, Sry; Risa, Yulia
Ensiklopedia Sosial Review Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No 2 Juni 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v2i2.486

Abstract

Consumers often become parties who are positioned as the less powerful, where legal protection for them is so weak and not guaranteed as expected. Indonesia is a developing country that continues to carry out development in all fields, both in the material and spiritual fields, where the development is aimed at realizing the goal of building a just and prosperous society, one of the developments in the material field is to include facilities and infrastructure such as luxury housing developments, medium, even to housing for people (subsidized). Housing or settlements can create a conducive business climate to be able to open a comfortable settlement. The business offer of a house by the developer is sometimes so diverse that the understanding it conveys is not appropriate or not understood (missunderstanding information), meanwhile the prospective buyer sometimes has agreed to even sign his agreement on the binding purchase agreement (PPJB) with the developer so that it has sometimes even arrived at contract stage at a banking institution. This fact further strengthens the high need for housing, even though the realization of the desire to own a residence does not mean that it will always run smoothly.
COMMUNITY EMPOWERMENT AS THE CORPORATE'S SOCIAL RESPONSIBILITY: CASE STUDY OF PT. TIRTA INVESTAMA PLANT SOLOK, INDONESIA Risa, Yulia
Varia Justicia Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.452 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i2.2940

Abstract

This study aims to investigate the involvement and implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Tirta Investama Solok Aqua Plant Factory in community empowerment in Solok Regency. The company not only prioritizes the company's financial condition (single bottom line) but also pays attention to the concept of sustainable development and is beneficial for community empowerment, namely the social principles, environmental, and ethical principles (triple bottom line). The approach used in this research is qualitative, with primary data obtained from interviews, observations, and field studies. The data obtained are then analyzed with relevant laws, theories, and expert opinions, while secondary data are obtained from various literature, laws, and regulations. The results showed that in 2014, the implementation of social responsibility at PT. Tirta Investama Danone Aqua is carried out by a non-governmental organization (NGO) of the Indonesian Family Planning Association (PKBI) of West Sumatra Province and the Field Indonesia Foundation. Social responsibility is implemented through social mapping programs, the creation of clean water and sanitation facilities. In the economic field, the activities carried out, namely the school program (sekolah lapangan alpukat), while in the environmental field, PT. Tirta Investama Danone Aqua built the Biodiversity Park (KEHATI) and the Community-Based Total Sanitation Program. Secondly, CSR involvement of PT. Tirta Investama in Community Empowerment is through the Community Based Total Sanitation Program (STBM).
Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Perbuatan Pidana Citra, Helfira; Risa, Yulia
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15117

Abstract

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, Banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan persoalan terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data-data sekunder dengan metode kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta yang berindikasi perbuatan pidana fungsi dan peranan majelis kehormatan daerah, wilayah dan pusat untuk meminimalisasi profesi Notaris dalam pembuatan akta agar tidak terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan Pertama, Notaris selaku penjabat umum dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas jabatanya sebagai Notaris, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedua, Keberadaan Majelis Pengawas Daerah majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat merupakan hal yang sangat penting dalam praktik notaris merupakan saluran satu-satunya bagi masyarakat yang ingin mengadukan perilaku tidak etis atau pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris dalam masyarakat apabila terjadi pelanggaran norma dalam masyarakat.
PERANAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK. Risa, Yulia; Fauzi, Engrina; Cenery, Jelisye Putri
Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.916 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i2.1657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pertama,   bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Cupak, kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok kedua, bagaimakah peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam peningkatan kesejahteran masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunug Talang Kabupaten Solok.Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana mekanisme pendirian BUMnag di Nagari Cupak kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan Pertama, mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bernama Badan Usaha Milik Nagari Usali di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dibentuk melalui musyawarah Nagari dengan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat.   BUMNag Usali Cupak telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat   dan peningkatan kualitas perokonomian di Nagari Cupak melalui unit usaha pertama Konveksi, keduA Agen BNI/PPOB BNI dan yang ketiga adalah Tabungan Bajapuik atau simpan pinjam. Kegiatan yang ini yang telah memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. TIRTA INVESTAMA PLANT SOLOK) DI NAGARI BATANG BARUS KABUPATEN SOLOK Risa, Yulia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2378

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan keterlibatan dan pelaksanaan pertanggung jawaan sosial (Corporate Social Responsibility) PT. Tirta Investama Pabrik Aqua Plant Solok dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok. Dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), maka perusahaan tidak hanya mengutamakan kondisi keuangan perusahaan (single bottom line), tetapi juga memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, yakni prinsip dasar sosial, lingkungan, dan etika (tripel bottom line). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa semenjak tahun 2014 pelaksanaan pertanggung jawaban sosial PT. Tirta Investama Danone Aqua dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan Field Indonesia. Kegiatan pertanggung jawaban sosial dilaksanakan dalam bentuk program pemetaan sosial, pembuatan fasilitas air bersih dan sanitasi. Pada bidang ekonomi, kegiatan yang dilakukan yakni program sekolah lapangan alpukat, sedangkan dalam bidang   lingkungan, PT. Tirta Investama Danone Aqua membangun Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kedua Keterlibatan CSR PT. Tirta Investama dalam pemberdayaan Masyarakat di Nagari Batang Barus adalah melalui Program   Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017 Risa, Yulia
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i2.110

Abstract

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, juga merupakan ikatan tali suci suci antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga dapat menjadikan kearah perceraian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin tau apakah yang menjadi faktor penyebab cerai gugatdi PengadilanAgama Kelas II Kota Solok selama tahun 2017 Adapun tujuan penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan masukan (input) bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan, bagi pemerintah juga dapat membantu masyarakat dalam proses perceraian di Pengadilan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci : Cerai Gugat, alasan perceraian. Abstract: The purpose of marriage is to form a harmonious family towards the realization of tranquility, comfort for husband and wife as well as family members, is also a sacred bond of sacred rope between men and women. But in reality in this era of progress now, more and more challenges are facing so that can lead to divorce. Based on this the authors want to know whether the factors causing divorce in the Court of Religion Class II Solok City during the year 2017 The purpose of this research will be expected to provide input (input) for various parties concerned, the results of this study can be used as a guide for the community in raising legal awareness regarding Law No.1 / 1974 and Government Regulation No. 9 Year 1975 on the implementation of the Marriage Law, and providing understanding to the community about the meaning and purpose of marriage, for the government can also assist the community in the process of divorce in The court proceeds accordingly in accordance with applicable regulations. Daftar Pustaka Abdul Mannan. 1995. Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Mimbar Hukum No.23 Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah. Anonim. 2013. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadda. Jakarta: Rajawali Press. Arto Mukti. 2003. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Ahmad Beni Saebani, 2008. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, Cet.1, Bandung: Pustaka. Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group. Budi Susilo, 2007, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Djamludin. 1987. Sejarah Legislasi Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. Faridh Miftah. 1999. Masalah Nikah Keluarga. Jakarta: Gema Insani Press Ghazali Abdur Rahman. 2008. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Media Grup. . 2000. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media. Hasan Bisri, Cik. 1998. Fiqh Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Jacobs. 2005. Agar Perkawinan Bertahan Selamanya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jawad, Mughniyah Muhammad. 2006. Muhammad Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. Johon, Nasution Bahde. 1997. Hukum Perdata Islam. Bandung: Mandar Maju. Kazari, Ahmad. 1995. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Koto Alaidin. 2011. Sejarah Peradilan Islam. Pekanbaru: Rajawali Press. Makamah Agung. 2009. Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Rasyid, Reyhan. 2002. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq Sayyid. 2009. Ringkasan Fiqh Sunnah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Suny Ismail. 1974. Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia. Ttp: Yayasan Al Hikmah. Sutarmadi, Ahmad. 2006. Pernikahan dan Manajemen Keluarga. Jakarta: Fakultas Sayari’ah dan Hukum UIN Jakarta. Syarifuddin Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. Yunus Muhammad. 1983. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
Co-Authors Cenery, Jelisye Putri Citra, Helfira Fauzi, Engrina SRY WAHYUNI, SRY