Ibrahim Suhandi, Farid
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 Ibrahim Suhandi, Farid
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.811 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35395

Abstract

Konsekuensi dari adanya dinamika globalisasi menimbulkan suatu fenomena apriori yang dinamakan dengan revolusi industri 4.0 sehingga hal ini mejadi tantangan bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk dapat melindungi keadaan pasar yang berkembang sedinamika mungkin. Melalui hal tersebut maka kewenangan daripada KPPU perlu untuk dioptimalisasikan demi menyesuaikan dinamika pasar. Pelaksanaan merger suatu perusahaan menjadi keadaan yang berpotensi menimbulkan suatu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tentu mejadi kewenangan KPPU untuk dapat memberikan pengawasan dan penilaian akan hal tersebut, namun dengan masih berlakunya rezim pasca- notifikasi merger membuat terjadinya kemungkinan adanya pembatalan suatu merger yang berdampak pada kerugian yang diderita perusahaaan. Oleh karena itu diperlukan perubahan rezim menjadi pra-notifikasi merger yang telah melalui beberapa pertimbangan yang diperlukan. Dengan demikian, maka diharapkan KPPU mampu menjadi pelindung utama akan terciptanya keadaan pasar yang adil dan kondusif.
Business Entity Pre-Merger Notification Policy as Law Enforcement in the Industrial Revolution Era 4.0 Ibrahim Suhandi, Farid
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Development of Law in the Era of Disruption
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35395

Abstract

The consequence of the dynamics of globalization has given rise to an a priori phenomenon called the industrial revolution 4.0 so that this is a challenge for the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to be able to protect market conditions that develop as dynamically as possible. Through this matter, the authority of KPPU needs to be optimized in order to adjust to market dynamics. The implementation of a company merger becomes a situation that has the potential to cause a form of unfair business competition. This is certainly the authority of KPPU to be able to provide supervision and evaluation of this matter, but with the post-merger notification regime still in force, it is possible that there will be a cancellation of a merger which has an impact on losses suffered by the company. Therefore, it is necessary to change the regime to pre-notification of merger which has gone through several necessary considerations. Thus, it is hoped that KPPU will be able to become the main protector in creating a fair and conducive market condition.