Iqbal Baiquni, Muhammad
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarlan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018 Qotimah Nita Permata, Chusnul; Nada, Qotrun; Iqbal Baiquni, Muhammad
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.822 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35396

Abstract

Perkembangan Industri  4.0 memberikan dampak yang besar dalam Perdagangan Internasional. Indonesia melakukan Perdagangan Internasional dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Perdagangan Internasional sekarang sudah mudah untuk di akses oleh semua kalangan melalui online shop. Setiap kegiatan Perdagangan Internasional diikuti oleh kewajiban akan kepabeanan, salah satunya adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh  kemenkeu.go.id, pada tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan menyumbang sebesar 10,2% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan. Indonesia sebagai negara berkembang masih berada dalam standar yang biasa mengenai kesejahteraan masyarakatnya, bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengenyam yang namanya kesejahteraan. Penulis dalam tulisan ini menfokuskan kepada bea masuk, penulis berpendapat bahwa bea masuk bisa menyumbang dana yang lumayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat saat ini semakin meningkat dan bervariasi. Kebutuhan ini menuntut persaingan antara pedagang luar negeri dan dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018 pasal 13 ayat (1) dijelaskan mengenai pembebasan bea masuk sebesar maksimal USD 75.00. Pasal ini jelas memberikan akses yang mudah untuk masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Hal ini juga berdampak atas kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal Indonesia yang kualitasnya tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Tujuan penulisan ini adalah agar pemerintah menurunkan lagi tarif pembebasan bea masuk, agar tidak mudah bagi produk luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Dimana menurut penulis dana itu dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarkat lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Study of E-Commerce Import Duty Exemption Tariff Based on Ministerial Regulation Number 112/PMK.04/2018 Qotimah Nita Permata, Chusnul; Nada, Qotrun; Iqbal Baiquni, Muhammad
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Development of Law in the Era of Disruption
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35396

Abstract

International Trade is now easy to access by all groups through online shops. Every International Trade activity is followed by customs obligations, one of which is the payment of import duties, export duties and taxes. Based on data released by kemenkeu.go.id, in 2015 state revenue from customs accounted for 10.2% of state revenue. This shows that the customs sector plays a role in state revenue, therefore it is necessary to carry out supervision. Indonesia as a developing country is still in the usual standards regarding the welfare of its people, there are even a small number of people who have not received what is called welfare. The author in this paper focuses on import duties, the authors argue that import duties can contribute a sizable amount of funds in order to improve people's welfare. The needs of today's society are increasing and varied. This need requires competition between foreign and domestic traders. In Ministerial Regulation Number 112/PMK.04/2018 article 13 paragraph (1) it is explained regarding exemption from import duty of a maximum of USD 75.00. This article clearly provides easy access for foreign products to enter the country. This also has an impact on the lack of public interest in local Indonesian products whose quality is not inferior to foreign products. The purpose of this writing is for the government to reduce import duty exemption rates again, so that it is not easy for foreign products to enter Indonesia.