<![CDATA[Salah satu di antara bentuk risiko atas diaplikasikannya sistem otonomi pemerintahan di Indonesia adalah munculnya kecenderungan di banyak daerah untuk mendirikan perguruan tinggi yang diselenggarakan secara mandiri. Keinginan ini muncul karena adanya keinginan untuk memper-mudah pelayanan pendidikan kepada masyarakat di daerahnya. Sekarang ini masyarakat luar Jawa banyak yang melanjutkan kuliah di Jawa. Pemuda Maluku Utara misalnya; mereka banyak yang melanjutkan kuliah di ITB Bandung, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, dan ITS Surabaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di Propinsi Maluku Utara belum ada perguruan tinggi yang representatif untuk menampung pemuda daerah yang berpotensi melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi. Kalau pemuda Maluku Utara harus kuliah di Jawa, di samping beaya yang dikeluarkan akan membengkak maka mentalnya pun belum tentu siap untuk mendulang ilmu di luar daerah. Masalah keterjangkauan beaya dan kesiapan mental ini yang menjadi kendala ?putra daerah? untuk mengikuti belajar di pendidikan tinggi. Kendala inilah yang memunculkan keinginan pihak propinsi untuk menyelenggarakan perguruan tinggi. Keinginan tersebut kiranya tidak saja milik Propinsi Maluku Utara akan tetapi sebagian besar dari 33 propinsi di Indonesia memiliki keinginan yang sama; katakan seperti Papua, NTT, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. Bahkan propinsi di Jawa pun ada yang ingin mendirikannya; katakan misalnya Banten. Lebih daripada itu, keinginan menyelenggarakan perguruan tinggi juga dimiliki oleh banyak kabupaten/kota di Indonesia. Pasalnya, banyak kabu-paten/kota yang tidak memiliki perguruan tinggi, sementara pemudanya sangat berpotensi melanjutkan studi di pendidikan tinggi. Di sisi lain, dalam satu kabupaten/kota dibuka kelas jauh oleh belasan perguruan tinggi sekali-gus oleh PTN dan/atau PTS dari ?luar?; misalnya saja Kabupaten Serang di Banten, Kabupaten Ciamis di Jawa Barat, Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, dan Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur.]]>
