Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Research Review Quarterly Jurnal Ilmiah Fenomena
Alfiantoro, Handoko
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Position of Political Corruption as Part of Reflection on Money Politics Practices Alfiantoro, Handoko
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27104

Abstract

The General Election which was carried out directly was a concrete manifestation of the implementation of democracy in Indonesia. The jargon "of the people by the people and for the people" must be paid at a relatively expensive cost for a clean and correct political contestation to produce the expected leaders. The amount of costs from the implementation side was also followed by the high costs incurred by the candidates for the people's representatives as contestants. Starting from the nomination process through the political vehicle of the bearer to the attempt to seize the prospective voters through various persuasive approaches makes a great potential for the practice of money politics. The causality cycle will have a great opportunity to be reflected in the crime of political corruption. The crime of political corruption is actually not specifically regulated in the legislation but is now becoming familiar. This kind of phenomenon makes the position of criminal act of political corruption worthy of being made a separate offense in a material criminal law regulation. This article is prepared using normative juridical research methods through a statute approach, comparative approach and conceptual approach, which aims to critically examine the legal position of political corruption as part of a reflection of the practice of money politics.
KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERMODEL KESEIMBANGAN KEPENTINGAN DAAD-DADER STRAFRECHT (Kajian Kritis Membangun Paradigma Jaksa Progresif di Era Digital) Alfiantoro, Handoko
FENOMENA Vol 13 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reposisi paradigma konvensional dalam penegakan hukum pidana di era digital harus mulai dilaksanakan. Penyesuaian situasi dan kondisi, serta adaptasi keadaan secara cepat harus terus dilakukan dalam rangka mengimbangi kecepatan pembentukan kepercayaan dini publik oleh para pelaku teknologi dalam mengolah topik suatu peristiwa hukum yang kemudian memviralkannya dalam sebuah berita informasi. Kemudahan dalam memodifikasi dan mengirimkan (share ability) suatu informasi dengan memanfaatkan media digitalisasi membuat sebuah berita menjadi cepat sekali tersebar dengan relativitas kevalidan. Kejaksaan yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebagai pengendali perkara (dominus litis) dalam rangkaian proses peradilan pidana harus mampu membuat pola penegakan hukum pidana yang bermodel keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Progresivitas lembaga dan personil dengan menerapkan pola daad dader strafrecht dapat menjadi titik awal untuk terciptanya keseimbangan yang lebih kompleks sebagai jalan tengah ideal masa kini guna menyeimbangkan antara crime control model dan due process model. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis tentang konstruksi penegakan hukum pidana bermodel keseimbangan kepentingan daad-dader strafrecht dengan membangun paradigma Jaksa progresif di era digital.
Co-Authors