Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN
Zamroni, M
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS OPTIMALISASI PENDAPATAN DESA MELALUI PROGRAM PAMSIMAS Hariadi, Dadang Budi; Zamroni, M
JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN Vol 4 No 2 (2018): October 2018
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.711 KB) | DOI: 10.29062/jmhp.v4i2.68

Abstract

The purpose of this study was to determine the important role of the utilization of clean water in meeting the needs of the community through the PAMSIMAS program that is able to support life in carrying out development in the present and in the future. In the problems faced by the number of villages that received the PAMSIMAS program assistance currently showing unpreparedness in the management of the program, the expected PAMSIMAS program was far from the expected benefits of the community in using clean water. In this study to examine more on the problems that arise, researchers use normative research supported by an empirical approach. From the research, the researchers found indicators of problems that were the constraints of the ineffectiveness of a government program to meet the needs of the community, which among others, the absence of special assistance from the government regarding the mechanism in the program. The duration of responsive embodiment of regulatory instruments issued from 2008 to 2018..
ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DESA SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO Riza, Indra Naufal; Harianti, Isnin; Suyatno, Suyatno; Zamroni, M
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v2i2.1550

Abstract

Studi ini bertujuan meneliti penyelesaian perselisihan yang disediakan dalam sistem hukum Indonesia dan peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. studi ini mengunakan yuridis-empiris. Studi ini menyimpulkan bahwa; Pertama, sengketa tanah batas wilayah desa Sendi telah dipicu oleh krn agresi militer belanda, yg menyebabkan warga sendi meninggalkan wilayah sendi untuk mengungsi. Karena terjadi kekosongan tersebut, perhutan mengklaim itu miliknya. Dgn pembuktian jual beli uang golden dgn kepala desa yg dulu. Sekitar th 1998, warga keturunan sendi, menghendaki kembalinya desa Sendi. Kedua, paradigma penyelesaian sengketa batas umumnya melalui dua cara; resolusi sengketa perbatasan non-hukum, dan penyelesaian hukum. Dalam resolusi non-hukum, ini dimediasi oleh Kemendagri dan Pemerintah; sementara, dalam penyelesaian sengketa hukum itu dicapai melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa batas wilayah, peran kasus sengketa adalah pemerintah. Hasil studi menunjukkan bahwa desa adat menjadi salah satu solusi untuk dapat mengakhiri sengketa desa Sendi antara penduduk Desa dengan Perhutani
Co-Authors Hariadi, Dadang Budi Harianti, Isnin Riza, Indra Naufal Suyatno Suyatno