Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN NATIONAL HEALTH INSURANCE REGISTRATION OF TRANSFER OF LAND RIGHTS FOR SALE AND PURCHASE Maharani, Nikita Dwi
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 1 No. 01 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v1i01.27

Abstract

This legal research investigates the nexus between the administrative requirement of active participation in the National Health Insurance (NHI) and the registration of the transfer of land rights in the context of property transactions. Employing a juridical-normative approach, the study meticulously analyzes legal regulations, legal doctrines, and court decisions relevant to land transfer registrations and the prerequisites of active NHI participation. The examination reveals that compliance with NHI administrative requirements has the potential to impact the smoothness of land transfer registration processes, and violations of these conditions may result in significant legal consequences. Therefore, a deeper understanding of this relationship provides practical guidance for stakeholders involved in land transactions and contributes to the development of pertinent policies that balance administrative and legal considerations within the framework of NHI and land rights registration.
AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI TANPA DISERTAI KEPESERTAAN AKTIF DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Maharani, Nikita Dwi
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.28

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional terus dievaluasi hingga mencapai tujuan memberi jaminan di bidang Kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Hadirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan pelaksanaan JKN. Instruksi Presiden dimaksud melibatkan, salah satunya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan fungsinya, diinstruksikan untuk memastikan bahwa setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli turut menyertakan bukti peserta aktif dalam program JKN. Penelitian ini merupakan kajian kritis mengenai urgensi kepesertaan aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah karena jual beli, guna mewujudkan keselarasan hukum dalam mengimplementasikan cita-cita JKN yang menyeluruh dan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Menelaah data-data sekunder yang ada hubungannya dengan fokus permasalahan dimaksud. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terhadap pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli dengan menyertakan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan suatu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas. Hal ini untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga pelaksanannya menjadi terang, tidak salah kaprah, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.