Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis SUPREMASI Jurnal Hukum
Sukarmini, Wien
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG Idrus, Norman Syahdar; Sukarmini, Wien
Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.153 KB) | DOI: 10.35586/.v3i2.175

Abstract

Based on the results of this study concluded that remission is one of the rights of prisoners, which is given by the Government that proposal conducted by the Head of Prison Class I Cipinang. Remission granted to prisoners in prison is a Class I Cipinang common form of Remission and remission particular, there is no additional remission. Remission granted to prisoners at Prison Class I Cipinang not always run on time. Factors constraints found in these remissions due to the unpreparedness of the staff at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights DKI Jakarta in processing the data submitted by the Head of the Prison Class I Cipinang, giving rise to the term remissions are not recognized in subsequent legislation, as general remission aftershocks, aftershocks Eid special remission, remission special Christmas aftershocks and subsequent remission special Vesak. Other factors are present in the affected inmates self disciplined.
Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.281 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1844

Abstract

KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, denganberpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakanbagian dari good governance, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaianperkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusanKPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitismenggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancaradan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.
Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.281 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1844

Abstract

KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, denganberpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakanbagian dari good governance, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaianperkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusanKPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitismenggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancaradan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ZONASI MINIMARKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.123

Abstract

Keberadaan toko-toko modern seperti minimarket semakin meluas dan berkembang di sejumlah wilayah Jakarta, bahkan banyak berdiri di kabupaten dan desa di Indonesia. Waktu ini ditandai dengan hadirnya jarak minimarket antara satu sama lain, bahkan saling berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan kecil. Perkembangan minimarket telah mempengaruhi perkembangan toko dan pasar tradisional, yang mengalami penurunan aktivitas, karena depresiasi konsumen dan pendapatan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Jakarta dan bertujuan untuk menentukan pengaturan zonasi minimarket dalam undang-undang dan implementasi penegakan hukum dari zonasi minimarket sehubungan dengan hukum persaingan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif deskriptif analitik dengan menggunakan sumber utama bahan hukum, sekunder dan tersier, dan didukung oleh wawancara dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Peraturan lokal tidak mengakomodasi peraturan zonasi mengenai minimarket dan berdampak pada tidak adanya penegakan hukum terhadap bisnis besar dan menengah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ZONASI MINIMARKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.123

Abstract

Keberadaan toko-toko modern seperti minimarket semakin meluas dan berkembang di sejumlah wilayah Jakarta, bahkan banyak berdiri di kabupaten dan desa di Indonesia. Waktu ini ditandai dengan hadirnya jarak minimarket antara satu sama lain, bahkan saling berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan kecil. Perkembangan minimarket telah mempengaruhi perkembangan toko dan pasar tradisional, yang mengalami penurunan aktivitas, karena depresiasi konsumen dan pendapatan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Jakarta dan bertujuan untuk menentukan pengaturan zonasi minimarket dalam undang-undang dan implementasi penegakan hukum dari zonasi minimarket sehubungan dengan hukum persaingan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif deskriptif analitik dengan menggunakan sumber utama bahan hukum, sekunder dan tersier, dan didukung oleh wawancara dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Peraturan lokal tidak mengakomodasi peraturan zonasi mengenai minimarket dan berdampak pada tidak adanya penegakan hukum terhadap bisnis besar dan menengah.
Co-Authors Idrus, Norman Syahdar