Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam
A, Imron Rizki
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK Imron Rizki A
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v3i1.199

Abstract

Ombudsman merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Ombudsman hadir untuk mewujudkan aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian Ombudsman diharapkan pula dapat membuat reformasi birokrasi yang baik sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Diharapkan pula para penyelenggara negara dan pemerintahan memiliki kesadaran hukum yang baik untuk dapat mentaati rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.
SELF ASSESMENT SISTEM SEBAGAI DASAR PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) Imron Rizki A
Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.341 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v11i2.1244

Abstract

The applicable tax collection system in Indonesia has changes, starting from the system assessment official, then semi-self system assessment, withholding system and the last is self-assessment system. In this self-assessment system, Taxpayers are given to calculate their own payable tax, deposit and report it to the tax office where they are registered. The application of self-assessment system, as the basis for tax collection in Indonesia has not been fully able to change taxpayers to carry out their taxation activities independently and honestly. The trust given by the laws to taxpayers with a self-assessment system is not accompanied by good legal awareness. The high number of violations by taxpayers caused by the supervision not optimal and the penalties also not maximal.
Co-Authors