Rubianto, Heri
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH TAHUN 2013 : Pengalaman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Struktural PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rubianto, Heri
Jurnal Desentralisasi Vol 11 No 2 (2013): Jurnal Desentralisasi Vol.11 No.2 Tahun 2013
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1038.586 KB)

Abstract

Salah satu dari Rencana Aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Program Sistem Promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terbuka. Untuk lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi kompetensi jabatan sesuai kualifikasi yang diperlukan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melakukan kegiatan Seleksi Terbuka Camat dan Lurah atau dalam istilah yang populer dinamakan Lelang Jabatan/Open Bidding. Kegiatan Seleksi Terbuka ini dilaksanakan untuk seluruh jabatan Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejumlah 311 (tiga ratus sebelas) jabatan dengan rincian Camat sebanyak 44 (empat puluh empat) jabatan dan Lurah sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) jabatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dan Terbuka secara obyektif, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksikompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial, dan uji kesehatan serta verifikasi dokumen. Menurut Museum Rekor Indonesia (Muri) kegiatan seleksi terbuka camat dan lurah ini merupakan kegiatan seleksi terbuka pejabat publik pertama dan terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Pada akhirnya melalui kegiatan ini diharapkan terwujud PNS atau pejabat struktural yang mumpuni yang mempunyai keunggulan kompetensi di bidang masing-masing sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.