Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal Tahun 2016 Rosyanti, Erny; Bahar A'rof, Abas
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v1i1.2

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Impmentasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal; (2) Faktor apakah yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Impmentasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal; (2) Faktor apakah yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Impmentasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegaltidak bagus, karena pada tahap pelaksanaan, tidak berjalan dengan efektif, banyak juru parkir yang menaikan retribusi parkir ditepi jalan umum yang bertentangan dengan peraturan daerah yang telah dibuatuntuk mengatur besaran tarif yang harus dibayarsesuai dengan ketentuan yang tertulis. (2) Faktor yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi adalah adanya pihak ketiga yang mengambil alih wilayah parkir di Kota Tegal serta adanya piutang dari pihak ketiga yang sampai akhir tahun 2015 belum terbayarkan dan solusinya yaitu pihak Dinas Perhubungan Sudah memberikan Surat Penagihan Piutang dan tidak lagi menerima pihak ketiga sebagai rekanan
Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Rosyanti, Erny; Gianini, Alvin
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v2i2.29

Abstract

Untuk mengetahui Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes beserta kendala yang menghambat Rekrutmen dan Peranan KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana rekrutmen dan peranan KPMD dalam pelaksanaan Pendampingan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi dan wawancara kepada 7 informan. Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui ada beberapa tahapan rekrutmen yang tidak sesuai dengan peraturan tentang Rekrutmen Kader pemberdayaan Masyrakat Desa (KPMD) serta ada beberapa Peran KPMD yang belum di laksanakan dengan baik.
Pengaruh Penggunaan Aplikasi SIMADE, Terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal Rosyanti, Erny; Ardiansyah, Tri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v2i2.31

Abstract

Berdasarkan instruksi Presiden RI No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Goverment merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui elektronik goverment itu sendiri lantas penerapan tersebut di tuangkan dalam penelitian karena peneliti menemukan fenomena dalam kenyataan bahwa kualitas pelayanan saat ini belumlah optimal dan belum terlaksana sesuai dengan instruksi Presiden RI “Apakah ada Pengaruh Penggunaan Aplikasi SiMaDe Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal ?”Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif assosiatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi,angket dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat Pengaruh yang nyata dan signifikan antara Penggunaan Aplikasi SIMADE Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal yaitu sebesar 1%.
Challenges in the Implementation of the Distribution of Non-Cash Social Assistance Based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 Rosyanti, Erny; Padma Eldo, Dwian Hartomi Akta; Saputro, Alfi Arif; Zainudin, Arif
ARISTO Vol 10 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i1.2924

Abstract

The distribution of non-cash social assistance until now still has problems that are pretty complicated in its implementation. This study aims to see how Presidential Regulation Number 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance for the community. So that this research is not too broad, the researchers only focus on implementation in 2018. This study uses a qualitative descriptive approach with the object of this research being in the Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province by taking samples in Kedungbanjar Village, North Jebed Village, South Jebed Village. The technique of collecting data is using in-depth interviews with stakeholders and the community who receive social assistance. The study results show that the 3 villages have the same tendency in the problems faced when implementing Presidential Regulation number 63 of 2017 concerning non-cash social aid for the village community, namely the assistance that is not on target received by the local community. In addition to the support that was not well-targeted, it turned out that another finding was the problem of communication between the government and the community that did not go well, confusing the community regarding the procedure for distributing this non-cash food aid.