Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR YANG EFEKTIF Budaya, Budi
Jurnal Likhitaprajna Vol 18 No 1 (2016): April 2016
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.705 KB) | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v18i1.27

Abstract

Pada era otonomi daerah, kebijakan pendidikan dikembangkan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta perangkat peraturan yang berlaku. Pembiayaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan.Namun hingga saat ini, dunia pendidikan Indonesia termasuk pendidikan dasar masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius dan kompleks, mulai dari rendahnya alokasi anggaran dipandang dari sudut bantuan dana dari pemerintah, kurang memadainya penataran pelatihan dalam peningkatan kompetensi profesional guru yang disebabkan masih kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia.Kata kunci :   manajemen pembiayaan, sekolah dasar efektif, perencanaan anggaran.
PENERAPAN HUKUM PADA MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA Budaya, Budi
Jurnal Likhitaprajna Vol 20 No 1 (2018): April 2018
Publisher : FKIP Universitas Wisnuwardhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.197 KB) | DOI: 10.37303/likhitaprajna.v20i1.126

Abstract

For Indonesia, guarantee of access to education has actually become a commitment between the government and the community that is in line with the state's goal of educating the life of the nation. To achieve these objectives the implementation of education requires a clear legal basis, especially related to the management of finance. This research was conducted in a cross-case approach to how to integrate and compare findings from research cases. This procedure refers to a constant comparative method by combining between cases, that cross-case analysis is done by comparing with cases I, II and III. By using this method, the research findings in the first case are formulated into propositions. The findings of this study indicate that school management uses a participatory leadership model. Participatory leadership is done in a persuasive way, creating harmonious cooperation, fostering loyalty, and participation of subordinates. In addition to participatory leadership, school management is trying to refer to the concept of School Based Management (SBM) in managing schools. SBM is defined as a form of education management autonomy in the education unit in this case the principal or madrasah and the teacher is assisted by a school or madrasah committee in managing educational activities. Management of education units at the level of primary and secondary education implements school-based management as indicated by independence, partnership, participation, openness, and accountability.Keywords: application of the law, financing management, basic education