Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Anwaruddin1, Awang
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN PELAYANAN PUBLIK Anwaruddin1, Awang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i3.421

Abstract

The most protruding weakness of local government bureaucracy in Indonesia from the governance perspective is the rule-driven or rule-following character. This happens as the autonomous and local self-governance has not practically been implemented ever since the Independence Day in 1945. Before the local autonomy policy came into effect on 1 January 2000, the role of local governments was merely as the interest articulation and representative of upper (provincial and central) governments. Such character and role, of course, did not meet the competitive and public-centered spirit within public service program. The implementation of public service policy was then colored by long-chained bureaucratic procedures (red-tape bureaucracy), monotonous and unprofessional system, and inconsistent and unresponsive manner toward the demands of local society. Therefore, local government bureaucracy should change to be more creative and innovative. It should continuously be improved to implement public service delivery programs as well as to find better solutions over complicated problems in the field of public service delivery. A strategic step to overcome the issue is to implement the empowerment approach to local society as mostly applied in the business-model service.
EMPOWERING COMMUNITY THROUGH DIRECT ELECTION Anwaruddin1, Awang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i4.483

Abstract

Era baru pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia telah dimulai awal Juni 2005 lalu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pilkada ini masyarakat setempat secara langsung dapat memilih calon pemimpin mereka. Sampai akhir tahun 2005, pemerintah merencanakan untuk menyelenggarakan 225 pilkada serupa untuk memilih 10 gubernur, dan 215 bupati dan walikota, atau 450 pilkada selama dua tahun di seluruh negeri.Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa keberhasilan pilkada langsung di Kutai Kertanagara akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Kita tahu, bervariasinya karakteristik antar daerah di Indonesia dapat berdampak pada perbedaan etnik dan budaya masyarakatnya. Konflik terbuka di antara pendukung para kontestan di suatu daerah penyelenggara pilkada karena alas an tertentu mungkin tidak akan terjadi di daerah lain. Namun demikian, ketimpangan electoral semacam itu diharapkan tidak akan mengurangi nilai-nilai demokratis di balik pilkada langsung. Di antara yang sangat berharga adalah kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memilih sendiri pemimpin daerah secara langsung. Kebebasan semacam ini merupakan pintu gerbang menuju keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi dambaan kita semua.
EMPOWERING COMMUNITY THROUGH DIRECT ELECTION Anwaruddin1, Awang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i4.462

Abstract

Era baru pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia telah dimulai awal Juni 2005 lalu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pilkada ini masyarakat setempat secara langsung dapat memilih calon pemimpin mereka. Sampai akhir tahun 2005, pemerintah merencanakan untuk menyelenggarakan 225 pilkada serupa untuk memilih 10 gubernur, dan 215 bupati dan walikota, atau 450 pilkada selama dua tahun di seluruh negeri.Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa keberhasilan pilkada langsung di Kutai Kertanagara akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Kita tahu, bervariasinya karakteristik antar daerah di Indonesia dapat berdampak pada perbedaan etnik dan budaya masyarakatnya. Konflik terbuka di antara pendukung para kontestan di suatu daerah penyelenggara pilkada karena alas an tertentu mungkin tidak akan terjadi di daerah lain. Namun demikian, ketimpangan electoral semacam itu diharapkan tidak akan mengurangi nilai-nilai demokratis di balik pilkada langsung. Di antara yang sangat berharga adalah kebebasan yangdiberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memilih sendiri pemimpin daerah secara langsung. Kebebasan semacam ini merupakan pintu gerbang menuju keharmonisan kehidupan berbangsa dan,bernegara, yang menjadi dambaan kita semua.
PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI Anwaruddin1, Awang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i4.414

Abstract

In this globalization era, where strategic change and technology development happen so fluctuated and unpredictable, the management of civil servants needs such a specific and accommodative strategic. Through Law Number 43 Year 1999 on the Personnel Policy, the heads of institutions in the central and local government has got an access to manage the civil servants professionally, including the evaluation of their performance. It is declared in the law that the performance evaluatuon for civil servants should be effectively, accurately, flexibly and implemented. However, the on-going evaluation method does not fully accomodate the rules, especially in adapting the progress of the professionalism era. Besides, the method is often implemented ineffectively by the rating officials. This article attempts at discussing such malpractices and biases in the process of performance evaluation for the civil service. By the end of the article, a chapter on the future-oriented evaluation is presented as the alternative instrument to the performance evaluation method, esecially when an employee is focused on a future performance or position in his institution.
PENGEMBANGAN MODEL KEPEMIMPINAN BIROKRASI DI INDONESIA Anwaruddin1, Awang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v3i2.428

Abstract

The issue of bureaucratic reform has been blown up since the beginning of PresidentYudoyono?s government. However, there hasn?t been a grand strategy formulated toimplement the reform since then. Consequently, several experts sue different concepts onnthe reform. In the perspective of the reform, this paper attempts at analyzing the models of bureaucratic leadership in Indonesia, and proposes a new model to be implemented.
Co-Authors