Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis
Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU DEMI TERWUJUDNYA ACCSESS TO JUSTICE Yuda, I Gede Angga; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p02

Abstract

Penilitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan masyarakat berkekurangan dan standar pelayanannya untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Metode studi yang dimanfaatkan dalam penilitian ini dengan penilitian hukum normatif serta pendekatan konseptual dan analisis. Pada UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum dijelaskan mengenai pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga bantuan hukum atau organisassi berbasis masyarakat yang memberikan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi pada bidang penegakan hukum yang bergerak di luar sistem pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting untuk memberi dukungan hukum untuk masyarakat kurang mampu tanpa mengharapkan imbalan. Lembaga bantuan hukum diharapkan bisa menjalankan peran menjadi contoh salah satu wadah access to justice. Selanjutnya, mengenai standar pemberian layanan bantuan hukum diatur dalam PP No. 42 Tahun 2013 tentang ketetapan berikut mode pemberian bantuan hukum dan persebaran dana bantuan hukum. Dengan adanya dasar hukum itu bisa dijadikan landsan untuk negara dalam memberi jaminan bagi warga negara terutama masyarakat kurang mampu memperoleh akses persamaan serta keadilan di mata hukum. ABSTRACT This study aims to find out how the role of legal aid institutions to provide assistance to people in need and their service standards to get access to justice. The study method used in this research is normative legal research as well as conceptual and analytical approaches. In Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is explained that legal aid providers are legal aid institutions or community-based organizations that provide legal assistance. Legal aid institutions are one of the institutions in the field of law enforcement that move outside the government system which has an important role to provide legal support for underprivileged communities without expecting rewards. Legal aid institutions are expected to play an example of access to justice. Furthermore, the standard of providing legal aid services is regulated in PP No. 42 of 2013 concerning the following provisions for the mode of providing legal aid and the distribution of legal aid funds. With the legal basis, it can be used as a basis for the state in providing guarantees for citizens, especially underprivileged people, to gain access to equality and justice in the eyes of the law.
URGENSI UPAYA PAKSA UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Bani, Bariel Biru; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p10

Abstract

Tujuan dari jurnal ini, yaitu untuk menemukan peran serta tata cara upaya paksa dalam penyidikan guna membantu jalannya proses penegakkan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada bahan kepustakaan serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan pedoman. Fokus jurnal ini akan membahas mengenai dua hal. Pembahasan pertama akan membahas mengenai apa saja bentuk, pihak yang berwenang, serta prosedur upaya paksa dalam penyidikan. Dan pembahasan kedua akan membahas mengenai bagaimana peran upaya paksa dalam membantu proses penyidikan. Pembahasan ini dibuat dalam rangka agar pembaca maupun masyarakat lebih memahami secara mendalam mengenai upaya paksa mulai dari pihak yang berwenang, prosedur, peran, dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta agar pembaca maupun masyarakat tidak salah paham mengenai urgensi dari upaya paksa dalam membantu proses penyidikan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis upaya paksa yang diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap upaya paksa mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam memajukan penyelidikan, sekaligus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan tindakan pemaksaan tersebut mematuhi protokol yang telah ditetapkan sehingga upaya paksa mempunyai arti segera dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses investigasi dalam kerangka peradilan pidana di Indonesia. ABSTRACT The aim of this journal is to discover the role and procedures for forced efforts in investigations to assist the law enforcement process. This writing uses normative legal research methods based on library materials and Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law as a basic guideline. The focus of this journal will discuss two things. The first discussion will discuss the forms, authorized parties, and procedures for forced efforts in investigations. And the second discussion will discuss the role of forced efforts in assisting the investigation process. This discussion was created in order for readers and the public to understand more deeply about forced efforts starting from the authorities, procedures, roles and urgency in the criminal justice system in Indonesia, and so that readers and the public do not misunderstand the urgency of forced efforts in helping the investigation process must be carried out based on applicable regulations. The results of this study explain that there are five types of forced efforts regulated in Chapter V of the Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Each forced efforts has a different purpose in advancing the investigation, while safeguarding the interests of all parties involved, provided that the party committing the enforcement act complies with the protocol that has been established so that it plays an important role in facilitating the investigative process within the criminal justice framework in Indonesia.
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PERADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA PENGADILAN AGAMA Jaya Cahyana, I Gusti Made Ari; Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kajian studi ini memiliki tujuan dalam menelaah bagaimana proses berperadilan melaui e-Court di Pengadilan dan bagaiama keberadaan dari peraturan mengenai e-Court di lingkup Peradilan Agama. Kemudian, studi ini menggunakan acuan utama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (beserta perubahannya) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. Penggunaan metode pada studi ini mengacu pada metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa keberadaan pengaturan e-Court di lingkup pengadilan agama pada dasarnya telah mencerminkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya di lingkup pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Akan tetapi, dalam pengaturannya tersendiri terdapat persoalan tersendiri, seperti perihal kejelasan dalam spesifikasi peralatan penunjang e-court khususnya pada persidangan, sampai pengaturan terkait pemeriksaan saksi dan/atau saksi ahli yang memberatkan posisi hakim, serta persoalan lainnya yang perlu diperbaiki di setiap aspeknya. Kata Kunci: peradilan elektronik, e-Court, pengadilan agama ABSTRACT This study aims to examine how the judicial process is carried out through e-Court in the Courts and how the regulations regarding e-Court exist in the scope of the Religious Courts. Then, this study uses the main reference, Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court (and its amendments) and Decree of the Director General of the Religious Courts No: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 concerning Instructions for Implementing Case Administration in the Religious Courts Electronically. The method used in this study refers to normative juridical legal research methods using a statutory approach and related literature. The results of this study show that the existence of e-Court arrangements in the religious courts basically reflects fast, simple and low-cost justice in the courts, especially the Religious Courts. However, in the regulation itself there are separate problems, such as regarding clarity in the specifications of e-court supporting equipment, especially at trials, to regulations regarding the examination of witnesses and/or expert witnesses which weigh on the judge's position, as well as other problems that need to be improved in every aspect. Keywords: electronic justice, e-Court, religious court
PENGADOPSIAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RANAH PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM ADAT DI BALI Ratna Maharani, I Gusti Ayu Stefani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 3 (2024): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i3.586

Abstract

The purpose of this study is to further examine the adoption of mediation as an alternative non-litigation dispute resolution in the realm of conflict resolution or customary law disputes in Bali. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. From the results of the studies conducted, it can be seen that there is an adoption of mediation as an alternative means of dispute resolution in the realm of customary law conflict resolution in Bali which is based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution outside the Court (Non-Litigation), besides that it is also based on the Regulation of the Supreme Court No. 2 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court which is an amendment to PERMA No. 1 of 2008. In the realm of customary law, there are often conflicts or disputes involving indigenous peoples such as conflicts regarding the issue of fatherhood in traditional villages, village membership, regarding the seizure of village land, and separation from membership of the traditional banjar and of course there are still many problems that occur in the community. The scope of the customary law community, which if resolved through the courts (litigation) will certainly take a lot of time and cost a lot of money. Therefore, it is necessary to adopt mediation as an alternative dispute resolution into a pattern of conflict resolution involving customary law communities regarding customary disputes in the customary village area which will certainly be more efficient, cost-effective and does not take a long time.
Co-Authors Bani, Bariel Biru Jaya Cahyana, I Gusti Made Ari Yuda, I Gede Angga