Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Engelbert, Lendo Theo
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DITINJAU DARI UU NO 36 TAHUN 1999 Engelbert, Lendo Theo
LEX PRIVATUM Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seorang penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan bagaimana tata cara penyadapan oleh penyidik POLRI dan peraturan mana yang dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila penyidik POLRI diberikan kewenangan melakukan penyadapan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyidik POLRI diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan tetapi bukan penyadapan secara langsung melainkan penyadapan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan secara tidak langsung yaitu dalam melakukan penyadapan penyidik POLRI hanya dapat meminta untuk dilakukannya penyadapan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk dapat dilakukannya penyadapan harus ada permintaan tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bagi Polisi (Penyidik POLRI) yang ingin melakukan tindakan penyadapan. Dalam proses penyadapan, penyidik POLRI hanya dapat menunggu hasil sadapan yang akan diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. 2. Selain langsung melakukan permintaan penyadapan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi, penyidik POLRI juga dapat memilih opsi atau pilihan lain dalam melakukan penyadapan melalui Pusat Pemantauan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini pihak pusat pemantauan POLRI juga tetap bekerja sama dengan pihak penyelenggara jasa telekomunikasi.   Kata kunci: Kewenangan penyidik POLRI, Penyadapan.
Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Engelbert, Lendo Theo; Widhianti, Hanif Nur; Wisnuwardhani, Diah Aju
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.353 KB) | DOI: 10.17977/um019v6i1p172-178

Abstract

This study aimed to discuss and analyze problems regarding the storage of minutes of notary deeds made electronically. This study used a normative research method. The approach used a statutory approach and a conceptual approach. The minutes of the notarial deeds can be made electronically because they were permitted by several regulations. Electronic deed minutes can be stored as long as the original deed was still made and stored conventionally. The validity of the position of the minutes of the determined that was stored electronically as evidence was determined by the judge's consideration.
Co-Authors Widhianti, Hanif Nur Wisnuwardhani, Diah Aju