Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat
Goni, Christine J. J. G.
Unknown Affiliation
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEKUASAAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Goni, Christine J. J. G.
LEX PRIVATUM Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuasan pemerintah daerah menuurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Pemerintah pusat dilaksanakan pada lokasi lintas daerah provinsi atau lintas negara,  yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien bagi kepentingan nasional apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. 2. Klasifikasi urusan pemerintah perlu dilaksanakan sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan berkaitan dengan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Kata kunci: Kekuasaan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang Goni, Christine J. J. G.; Karamoy, Roy V.; Musa, Altje Agustin
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 2 (2025): In Progress
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i2.3200

Abstract

This research aims to determine the legal aspects of local government responsibilities for empowering communities around mining areas in mining businesses. The research utilizes normative methods, including conceptual approaches, legislation, and empirical cases. The empowerment process for communities around mining areas must be implemented from the environmental permitting stage, through planning, implementation, and monitoring, to post-mining. Local governments are encouraging business actors to initiate social and economic recovery from the impacts of mining within their jurisdiction.
Co-Authors Karamoy, Roy V. Musa, Altje Agustin