Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Damopolii, Inca Nadya
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Damopolii, Inca Nadya
LEX PRIVATUM Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada youtuber dan selebgram dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menyebutkan tentang objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga penghasilan yang diperoleh selebgram dan youtuber harus dikenai pajak sesuai dengan kententuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. 2. Pemerintah memiliki peran sebagai pengawas dalam perpajakan di Indonesia. Peran penting pemerintah dibutuhkan dalam mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang ada, agar masyarakat mengetahui setiap peraturan yang berlaku. Masyarakat pun memerlukan kepastian hukum, untuk itu setiap hukum yang ada harus diperbarui seiring berjalannya waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pemerintah berwewenang dalam penetapan kembali apabila adanya ketidaksesuaian dalam penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak.Kata kunci: Pajak penghasilan, youtuber dan selebgram, media social
Kekuatan Pembuktian Wasiat Di Bawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit. tentang Jual Beli Tanpa Adanya Bukti Tertulis Damopolii, Inca Nadya; Sjafi’i, R. Imam Rahmat
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.717 KB) | DOI: 10.17977/um019v5i2p369-375

Abstract

This study aimed to analyze the force of private testament proofing and the judge's consideration in the Bitung District Court Decision Number 43 / Pdt.G / 2015 / PN.Bit. about sale without any written evidence. The study used a normative research method with a statutory approach and a case approach. The results showed the power of private testament regarding the Bitung District Court Decision Number 43 / Pdt.G / 2015 / PN.Bit. is strong, judging from the power of physical evidence, the power of formal evidence, and the power of material evidence. However, the sale carried out between the plaintiff and the defendant which was not in the presence of the Land Deed Official had weak legal force because it was not in accordance with the prevailing laws and regulations. In their legal considerations, judges used the principle of sale customary law only, namely light and cash, and witness testimony de auditu as evidence. This legal consideration was deemed inappropriate because it was against the Basic Agrarian Law and in general the witness testimony de auditu was rejected as evidence.
Co-Authors Sjafi’i, R. Imam Rahmat