Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Unes Law Review
Khoirunnisa, Ira
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE TERHADAP COST OF EQUITY DAN COST OF DEBT Khoirunnisa, Ira; Cahyati, Ari Dewi
JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi) Vol 8 No 2 (2017): JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.291 KB) | DOI: 10.33558/jrak.v8i2.939

Abstract

Objective of this study is determine the effect the intellectual capital disclosure on cost of equity and cost of debt studies on companies in property and real estate in the Indonesia Stock Exchange from 2013 to 2015. The method used is quantitative approach. Data of this research is secondary data, using the financial statements of companies listed in the Stock Exchange gained through www.idx.co.id. 2013-2015 Samples were selected using purposive sampling method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the human capital disclosure, structural capital disclosure have no significant positive effect and customer capital disclosure have no significant negative effect to cost of equity. Then human capital disclosure have no significant positive effect and structural capital disclosure, customer capital disclosure have no significant negative effect to cost of debt.
Hak Prioritas Terhadap Perolehan Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Khoirunnisa, Ira; Setya Putri, Benita; Laili Nikmah, Nur
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2183

Abstract

Tanah bekas hak barat yang belum atau tidak segera dilakukan konversi akan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah seperti dalam Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022 tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas hak eigendom yang sampai saat ini belum dilakukan konversi oleh pemegang haknya sehingga akibat hukumnya yaitu Tanah sengketa tersebut berubah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut dengan tanah negara bekas hak eigendom. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis aturantif yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mengkaji implementasi asas-asas atau aturan-aturan dalam hukum aturantif. Tanah Eigendom yang belum dilakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikannya melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat.
Hak Prioritas Terhadap Perolehan Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Khoirunnisa, Ira; Setya Putri, Benita; Laili Nikmah, Nur
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2183

Abstract

Tanah bekas hak barat yang belum atau tidak segera dilakukan konversi akan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah seperti dalam Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022 tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas hak eigendom yang sampai saat ini belum dilakukan konversi oleh pemegang haknya sehingga akibat hukumnya yaitu Tanah sengketa tersebut berubah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut dengan tanah negara bekas hak eigendom. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis aturantif yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mengkaji implementasi asas-asas atau aturan-aturan dalam hukum aturantif. Tanah Eigendom yang belum dilakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikannya melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat.
Co-Authors Ari Dewi Cahyati Laili Nikmah, Nur Setya Putri, Benita