Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN Indonesian Journal of Law and Society
Wungkana, Pascal David
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 Wungkana, Pascal David
LEX CRIMEN Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannyapenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dapat terjadi dengan menerapkan teori perbuatan fungsional dan teori identifikasi. Perbuatan personil pengendali korporasi dalam lingkup wewenangnya adalah perbuatan korporasi atau dijadikan perbuatan korporasi. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berupa kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan alasan pemaaf yang terdapat pada diri personil pengendali korporasi dilimpahkan kepada korporasi. 2. Terhadap korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas kesalahan “mengetahui atau sepatutnya menduga” dalam suatu tindak pidana pencucian uang Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi disinkronkan dengan UU TPPU. Karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi telah diatur dalam UU TPPU, penanganan tindak pidana pencucian uang, penegak hukum baik penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dapat mengikuti peraturan dalam undang-undang pencucian uang yang telah ada sebagai hukum pidana khususKata kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana, Pencucian Uang.
Human Rights Violations in Indonesia’s National Strategic Development Project Herwati, Siti Rakhma Mary; Wungkana, Pascal David
Indonesian Journal of Law and Society Vol 4 No 2 (2023): Environmental Justice, Gig Economy, and Human Rights In Contemporary Society
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v4i2.43006

Abstract

The Indonesian Legal Aid Foundation has identified several typologies of structural land cases. One of them is land cases concerning the development of infrastructure projects. In recent years, the government has intensified particular infrastructure projects by designating them as National Strategic Projects (PSN). The designation of certain locations for these National Strategic Projects often overrules the consent of local communities who will be affected by the project. Some cases of infrastructure project development have occurred and impacted such communities. This paper will explicate how the accelerated development of infrastructure projects through the issuance of the Presidential Regulation on National Strategic Projects in 2016 and 2017 have violated community rights to land, the environment, and other human rights. The author will reveal the violation of these rights through examining cases on the construction of the Bener Dam in Central Java and the development of Bitung Toll Road in North Sulawesi. This paper projects one main finding that the government did not use the right to development approach and public needs-based approach in carrying out the project developments. Violations on a couple cases of development, such as Bener Dam and Bitung Toll Road, strengthen the analysis of governmental arbitrariness on conducting PSN in Wadas and Bitung.
Co-Authors Siti Rakhma Mary Herwati, Siti Rakhma Mary