Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Cakrawala: Jurnal Studi Islam
Kasim, M.
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Smoking and Islamic Law: A Study of K.H. Lanre Said al-Bugisi's Perspective Syandri, Syandri; Kasim, M.; Yudiman, Muhammad Ariel
Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol 19 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/cakrawala.10997

Abstract

This study aims to analyze the ruling of smoking from the perspective of K.H. Lanre Said al-Bugisi's fiqh. Employing a qualitative research method with a literature review approach, this study reveals that K.H. Lanre Said al-Bugisi developed a unique methodology of ijtihad, combining a deep understanding of the Qur'an and Sunnah with the use of reason (istimbāṭ al-‘aqlī). In the context of smoking, he did not find explicit evidence in the sacred texts. Therefore, he applied general Islamic principles to determine its ruling. The research findings indicate that K.H. Lanre Said al-Bugisi categorized the ruling of smoking into three based on its health impacts: haram if it is harmful, makruh if it worsens an existing disease, and mubah if it does not cause negative effects. This study contributes significantly to understanding the dynamics of ijtihad in addressing contemporary issues such as smoking.
MAKNA BUDAYA TELINGA PANJANG DAN TATO PADA SUKU DAYAK KENYAH STUDI DI TAMAN BUDAYA PAMPANG KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA Eryani, Trisna Waty Riza; Kasim, M.; Yani, Ahmad; Ranai, Lusiana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25690

Abstract

Makna Budaya Telinga Panjang dan Tato Pada Suku Dayak Kenyah (Studi di Taman Budaya Pampang Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda) Budaya telinga panjang dan tato merupakan budaya yang menjadi ciri khas, keunikan dan identitas suku Dayak Kenyah dan dijadikan daya tarik bagi wisatawan Dalam Negeri maupun Luar Negeri, sehingga perlu juga untuk menumbuhkan kembali rasa kebanggan dalam diri generasi sekarang untuk tetap melestarikan budaya telinga panjang dan tato yang sudah ada sejak dahulu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui makna Telinga Panjang pada Suku Dayak Kenyah, serta alasan hampir punah Budaya Telinga Panjang dan Tato di Taman Budaya Pampang Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Budaya Telinga Panjang dan Tato pada Suku Dayak Kenyah mengalami perubahan makna. Ketika zaman dulu Telinga Panjang di artikan sebagai tanda yang membedakan manusia dengan hewan dan membedakan masyarakat keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa, serta Tato yang di artikan sebagai tanda pendewasaan diri baik bagi perempuan maupun laki- laki, tetapi sejak perubahan zaman saat ini Telinga Panjang dan Tato diartikan sebagai simbol seorang suku Dayak Kenyah. Faktor mulai punah pelestarian budaya ini adalah perubahan zaman, yang menganggap Telinga Panjang dan Tato bukan lagi menjadi budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat, dan tidak adanya hukum adat yang mengatur dengan tegas serta pengaruh agama yang melarang pengikutnya untuk memanjangkan telinga atau memiliki tato. Upaya mempertahankan pelestaraian budaya telinga panjang dan tato pada suku Dayak Kenyah itu sangat memerlukan campur tangan lembaga adat, masyarakat serta pemerintah agar budaya telinga panjang dan tato ini tetap berkembang dan dilaksanakan oleh generasi muda sebagai suatu daya tarik yang sifatnya positif dan berdaya guna bagi masyarakat khususnya masyarakat suku Dayak Kenyah.
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Kasim, M.
Al-'Adl Vol. 8 No. 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v8i2.365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan rehabilitasi dantuntutan ganti rugi dalam tindak pidana korupsi. Masalah dalam penelitian iniadalah Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi dan pemenuhan tuntutan ganti rugidalam tindak pidana korupsi, dan Apa saja yang menjadi kendala penegakanhukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemenuhan tuntutan ganti rugi padatindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukan Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakmengindahkan hak terdakwa dengan tidak mengatur masalah rehabilitasi maupunganti rugi bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang diadili dan diputus bebas ataulepas dari segala tuntutan hukum.Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidakberhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karenarehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalamposisi semula. Sementara pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenaipencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yangdianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparatdalam hal upaya paksa. Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka,keluarga atau kuasanya. Olehnya itu Putusan pemberian rehabilitasi dan ganti rugidiberikan kepada terdakwa apabila ia oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak)atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) apabilaperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Kata Kunci : Rahabilitasi, Tuntutan, Rehabilitasi, Ganti Rugi, Korupsi
Co-Authors ahmad yani Azwar Azwar Eryani, Trisna Waty Riza Ranai, Lusiana Syandri, Syandri Yudiman, Muhammad Ariel