Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Indonesia Sosial Sains
Sianturi, Hans Reyner Edison
Unknown Affiliation
Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Elektronik Di Era Ekonomi Digital Sianturi, Hans Reyner Edison; Barkatullah, Abdul Halim
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.978-987

Abstract

Transaksi jual beli secara online sering kali disertai dengan berbagai bentuk penipuan, seperti keberadaan pelaku usaha palsu, produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, kesalahan dalam penetapan harga, serta sistem pembayaran yang bermasalah. Kondisi ini merugikan konsumen karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap cacat tersembunyi pada produk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan secara preventif melalui penguatan peraturan dan pengawasan, serta secara represif melalui penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha. Keterlibatan aktif dari pemerintah dan penyedia platform digital sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil serta menjamin perlindungan hak konsumen dalam era perdagangan digital
Co-Authors Akmal Akmal Meikiansyah, Bachruddin Rubi, Rubi