Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN HEWAN LANGKA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF Sianturi, Hans Reyner Edison
LEX CRIMEN Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria hewan yang dilindungi dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut Hukum Pidana Positif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kriteria-kriteria hewan langka adalah hewan tersebut hanya ada di beberapa wilayah tertentu saja, bahkan hanya ada di satu daerah tertentu saja, juga karena hewan tersebut hampir punah, jumlahnya yang hanya tersisa sedikit di seluruh dunia karena diburu. 2. Pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran.Kata kunci: Pemidanaan, Pelaku Perdagangan Hewan Langka, Hukum Pidana Positif
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Elektronik Di Era Ekonomi Digital Sianturi, Hans Reyner Edison; Barkatullah, Abdul Halim
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.978-987

Abstract

Transaksi jual beli secara online sering kali disertai dengan berbagai bentuk penipuan, seperti keberadaan pelaku usaha palsu, produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, kesalahan dalam penetapan harga, serta sistem pembayaran yang bermasalah. Kondisi ini merugikan konsumen karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap cacat tersembunyi pada produk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan secara preventif melalui penguatan peraturan dan pengawasan, serta secara represif melalui penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha. Keterlibatan aktif dari pemerintah dan penyedia platform digital sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil serta menjamin perlindungan hak konsumen dalam era perdagangan digital
The Role of The Village Consultative Body in The Context of Supervision of The Village Government in Simpang Village, Residents Outside Aluh-Aluh District, Banjar Regency Meikiansyah, Bachruddin; Sianturi, Hans Reyner Edison; Akmal, Akmal; Rubi, Rubi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i12.1518

Abstract

This research aims to: 1) Know and obtain data on the implementation of the function of the Village Consultative Board in the implementation of government in Simpang Village of Residents Outside Aluh-Aluh District of Banjar Regency, 2) Know and obtain data on factors that affect the implementation of the function of the Village Consultative Board in the implementation of government in Simpang Village Residents Outside Aluh-Aluh District, Banjar Regency. This research uses qualitative research with a sociological approach because data is obtained directly from facts in society—data collection through case studies, field research, and interviews. The results of this study show that: 1. Implementation of BPD Supervision Function in the implementation of government in Simpang Village of Residents Outside Aluh-Aluh District, Banjar Regency has not been thoroughly carried out optimally because only 3 (three) main tasks are carried out, namely accommodating and distributing community aspirations, 2. Factors that affect the implementation of bpd supervision function are influenced by driving factors, community support/participation in BPD, and good cooperative relations between BPD and the Village Government. At the same time, the second factor is an inhibitory factor that includes the lack of benefits given to BPD members, facilities and infrastructure, lack of human resources that fill BPD membership, and the existence of community pros and cons to every decision set.