Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Kristimanta, Putri Ariza
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TREN DAN PEMICU KEKERASAN TERORGANISASI DI ASIA TENGGARA 1989–2018 Kristimanta, Putri Ariza
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1080.119 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.851

Abstract

Penelitian ini mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989–2018 menggunakan data primer Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Berbeda dengan tren global yang menunjukkan kenaikan signifikan pada konflik non-negara, konflik berbasis-negara sedikit meningkat,  sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak sedikit menurun. Dalam hal intensitas konflik, jumlah korban jiwa tercatat tetap tinggi akibat perang antara Islamic State dan Filipina di Marawi, Mindanao pada tahun 2017. Terdapat 186 konflik berbasis-negara/bersenjata, 23 konflik non-negara, dan 78 kekerasan sepihak di Asia Tenggara yang tercatat di dataset. Jumlah konflik antarnegara dan konflik internal yang mengalami intervensi negara lain tetap rendah, sedangkan 183 dari 186 adalah konflik bersenjata intranegara. Perebutan wilayah adalah ketidakcocokan utama dengan jumlah 135 konflik bersenjata intranegara. Penelitian ini juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh. Sebagai negara dengan tujuh dekade pengalaman insurgensi etnis, Myanmar mendominasi statistik dengan 83 konflik, jumlah tertinggi dalam konflik bersenjata intranegara. Ketegangan dan persamaan kepentingan antara tentara Myanmar (Tatmadaw) dan kelompok etnis bersenjata adalah pemicu utama dari insurgensi. Kemudian, terdapat tiga pemicu di tingkat nasional sesuai dengan konteks dan kompleksitas Myanmar, yaitu (1) ketegangan sipil vs militer; (2) identitas; dan (3) terpusat vs federasi, dan tiga pemicu di tingkat lokal, yaitu (1) otoritas atas penduduk; (2) kontrol atas wilayah; dan (3) akses terhadap sumber daya. Kata Kunci: Asia Tenggara, kekerasan terorganisasi, konflik bersenjata, konflik bersenjata intranegara, Uppsala Conflict Data Program
PROBLEMATIKA PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Mengko, Diandra Megaputri; Haripin, Muhamad; Kristimanta, Putri Ariza; Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.1000

Abstract

Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk melibatkan banyak aktor, termasuk salah satunya intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara (BIN) telah aktif terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pengerahan lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi merupakan suatu praktik yang banyak dilakukan negara-negara demokrasi. Namun, intelijen perlu bekerja sesuai mandat, fungsi, dan di dalam koridor prinsip demokrasi. Tulisan ini akan meninjau problematika peran BIN dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, sumber data dari studi ini diperoleh dari studi pustaka dan tinjauan literatur dalam periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Tulisan ini berhasil mengidentifikasi empat jenis operasi yang dilakukan oleh BIN dalam skala nasional dan lokal, yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Terlepas dari berbagai kontribusi BIN terhadap penanganan pandemi selama ini, tulisan ini masih menemukan beberapa persoalan, seperti: kecenderungan pelibatan yang eksesif, persoalan proporsionalitas, dan persoalan akuntabilitas. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk membenahi posisi BIN dalam tata kelola sektor keamanan secara umum, akselerasi pengawasan, serta reorientasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kata kunci: Badan Intelijen Negara, pandemi, Covid-19, intelijen, keamanan nasional
Politicization of Identity in Local Election As A Soft Security Threat: A Case of 2017 Jakarta Gubernatorial Election Kristimanta, Putri Ariza; Sweinstani, Mouliza K.D
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 8 No. 2 (2018): Democracy, Identity, Religion in Contemporary Southeast Asia
Publisher : RMPI-BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background of this study is the DKI Jakarta 2017 local election, which was followed by a series of demonstration and identity politicization against the prospective candidate from minority groups. A similar pattern had been applied in 2018 local election and 2019 national election where SARA (shortened from Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan or ethnicity, religion, race, and intergroup relations) is used to mobilize voters through black and negative campaigns. This study aims to explore how the politicization of identity in the DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017 can be a soft security threat to human and societal security. By conducting literature studies to related documents, the authors conclude that what happened in DKI Jakarta is categorized as politicized collective identity. The results of the study describe that politicization of identity could cause three effects that can threaten security, namely (1) increasing negative sentiment towards minority groups; (2) increasing the number of cases of persecution and discrimination in the name of religion or ethnicity; and (3) causing community polarization on social media. The study recommends to the government to strengthen national identity, which involves all components of the state and society so that the issue of identity will not be shifted for negative connotation of short-term electoral agenda.
Co-Authors Mengko, Diandra Megaputri Muhamad Haripin, Muhamad Sri Yanuarti, Sri Sweinstani, Mouliza K.D