<![CDATA[Pelanggaran hak asasi manusia yang serius dapat meninggalkan luka mendalam yang memerlukan pertanggungjawaban hukum. Makalah ini memberikan analisis rinci tentang bagaimana pengadilan hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang dan berevolusi seiring waktu. Pengadilan hak asasi manusia ini merupakan komponen penting dari sistem hukum Indonesia. Mereka didirikan untuk menangani kejahatan hak asasi manusia yang sulit. Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi atas peristiwa sebelum tahun 1998, tetapi penerapan retroaktif tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pembentukan pengadilan yang menggabungkan hukum nasional dan internasional merupakan tugas mendesak. Makalah ini membahas kekuatan dasar hukum pengadilan hak asasi manusia dari perspektif perjanjian internasional dan hukum nasional. Makalah ini juga menjelaskan tugas dan wewenang pengadilan hak asasi manusia, termasuk pemantauan dan pengadilan atas kejahatan serius seperti genosida dan kejahatan seksual. Peran Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam proses penyelidikan awal juga dijelaskan. Ulasan ini juga menyebutkan jenis kejahatan yang ditangani oleh pengadilan hak asasi manusia dan bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memastikan proses hukum yang adil dan jelas. Analisis ini menunjukkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia lebih dari sekadar lembaga hukum. Pengadilan ini berfungsi sebagai pembela keadilan di garis depan, pelindung martabat manusia, dan pencegah impunitas dalam lingkungan hukum yang terus berubah.]]>
