Kaunang, Hizkia A. M.
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM KETERSEDIAAN FASILITAS MASYARAKAT PEJALAN KAKI DAN PENYANDANG CACAT MENURUT UNDANG-UNANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Kaunang, Hizkia A. M.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i11.27373

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tangungjawab pemerintah terhadap penyalah-gunaan trotoar dan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak dan keselamatan pejalan kaki dan penyandang cacat di trotoar. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum Pemerintah, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.kata kunci: pemerintah; penyandang cacat; ketersediaan fasilitas