Articles
Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptom (DRESS) pada Tuberkulosis Payudara dalam Pengobatan
Rudi Erwin Kurniawan;
Raveinal Raveinal
Jurnal Kesehatan Andalas Vol 8, No 4 (2019): Online December 2019
Publisher : Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jka.v8i4.1118
Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptom (DRESS) atau sindroma DRESS merupakan suatu reaksi idiosinkratik yang terjadi setelah pemberian obat dalam dosis terapi yang ditandai dengan manifestasi klinis berupa adanya erupsi eritematosa, demam, kelainan hematologi terutama adanya eosinofilia dan adanya keterlibatan organ dalam seperti hepatitis, nefritis, limfadenopati, pneumonitis dan miokarditis. Sindroma DRESS sering disebabkan oleh obat seperti trimetropim, allopurinol, metronidazol, dapson dan abacavir. Penyaki ini juga dapat terjadi akibat reaksi silang obat, seperti obat anti konvulsan (carbamazepin, fenitoin, fenobarbital) dan obat anti inflamasi non steroid (piroksikam). Dilaporkan pasien wanita 34 tahun dengan keluhan utama kuning pada mata yang disertai bercak kemerahan pada wajah, badan, lengan dan tungkai. Manifestasi klinis muncul setelah pasien mengkonsumsi obat anti tuberkulosis selama 1,5 bulan. Pada pemeriksaan penunjang yang khas tampak eosinophilia dengan limfositik atipik dan keterlibatan organ dalam berupa hepatitis setelah menyingkirkan penyebab lain dari hepatitis. Setelah dilakukan penghentian obat anti tuberkulosis selama 2 mingga tampak perbaikan yang signifikan pada manifestasi kulit dan hematologi. Pasien kemudian dilakukan tes provokasi untuk menentukan obat yang menjadi penyebab terjadinya sindroma DRESS.
Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19
Rudi Erwin Kurniawan;
Ardiansah Ardiansah;
Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17173
This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic and to know the Ideal Concept of Implementing COVID-19 Vaccination Against Citizens in Indonesia This study uses a normative research method in juridical research. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community, there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic that someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, which also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19 dan mengetahui konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19
Rudi Erwin Kurniawan;
Ardiansah Ardiansah;
Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16072
This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life. Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTIK
Dewi Harmoni;
Rudi Erwin Kurniawan;
Nuzul Abdi Makhrifatullah
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 2 (2021): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.824 KB)
|
DOI: 10.32670/ht.v1i2.1026
Nurses are an important part in health development. Nurses are also part ofhealth workers, even in the implementation of health services nurses play avery important role, because in their daily life they are always in directcontact with patients and other health workers. Nurses in health serviceslegally cannot provide services because they must obtain permission from thegovernment which is stated in Law No. 36 of 2006 Article 23 paragraph 3 concerning health, moral encouragement from nurses as health workers isdesired by the community to provide health services to the community. inremote areas which are generally difficult to reach and even met by doctors,so that eventually nurses provide health services to the community, but on theother hand, this can be blamed because nurses provide health services withoutpermission from the government which can also be called (malpractice). ) theauthor is interested in reviewing and discussing how the legal arrangementsregarding the position of nurses in Indonesia and how criminal responsibilityfor nurses who commit malpractice acts. This research was conducted with anormative legal research type, the type of statute approach research, namelythe approach to legislation that focuses on primary legal materials thatregulate malpractice crimes against nurses. Lack of public understanding andempathy from nurses themselves who think nurses can act like doctors Theimplementation of nursing practice by nurses who are not in accordance withthe regulations and legislation will clearly be very detrimental to the servicerecipients and the nurses themselves. If someone complains or even questionsit legally, it will have legal consequences for the nurse herself.
KEBIJAKAN PERPRES NO. 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANFAATAN
Rudi Erwin Kurniawan;
Nuzul Abdi Makrifatullah;
Naufal Rosar;
Yeni Triana
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 01 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32670/ht.v2i01.1069
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sudah berusaha menjamin kesehatan masyarakatnya melalui BPJS. Namun jumlah defisit BPJS yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS untuk mengatasi hal tesebut. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat sebagai pengguna BPJS. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung Jawab Negara terhadap Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan mengetahui dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS terhadap pengguna BPJS. Di mana dengan metode penelitian hukum normatif didapatkan kesimpulan Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat serta kenaikan iuran BPJS bagi peserta Kelas III Mandiri dinilai belum layak dan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Education On Optimization Of Referral System For Cardiovascular Emergency Handling: Training And Simulation For Health Workers
Kurniawan, Rudi Erwin
JURNAL PENGMAS KESTRA (JPK) Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pengmas Kestra (JPK)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Education on optimizing the referral system for cardiovascular emergencies is crucial for healthcare workers to improve the quality of medical services. This community service program aims to enhance healthcare workers' knowledge and skills through training and scenario-based simulations. The methods used include interactive lectures, workshops, and emergency simulations. Evaluations were conducted using pre-tests and post-tests to assess participants' knowledge improvement. The results showed a significant increase in participants' understanding and skills in handling cardiovascular emergency referrals. In conclusion, this training contributes to the readiness of healthcare workers in providing fast and accurate referral services. Additionally, the education provided increases awareness among healthcare workers regarding the importance of coordination between healthcare facilities to ensure optimal patient care. The implementation of this program is expected to serve as a model for improving a more efficient referral system, particularly in cardiovascular emergency cases.
Evaluation of Referral System Readiness in Handling Cardiovascular Emergencies in Hospitals
Kurniawan, Rudi Erwin
JURNAL KEPERAWATAN DAN FISIOTERAPI (JKF) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi (JKF)
Publisher : Fakultas Keperawatan dan Fisioterapi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35451/jkf.v6i1.2528
Cardiovascular emergencies are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. An effective referral system is crucial to ensuring patients receive timely and optimal care. This study aims to evaluate the readiness of the referral system in handling cardiovascular emergencies in hospitals using a literature review and descriptive analysis method. The findings indicate that infrastructure readiness, medical personnel capacity, and coordination between healthcare facilities play crucial roles in the effectiveness of the referral system. However, challenges such as limited medical transportation facilities and lack of integration of information technology in referral communication persist. Therefore, efforts to enhance policies and technological innovations in the referral system are required to improve services for cardiovascular emergency patients. Additionally, developing better communication networks and improving the competencies of medical personnel in handling emergency referrals are essential factors. The success of the referral system depends not only on technical preparedness but also on regulatory support and policies that facilitate rapid referral processes. The implementation of telemedicine systems, continuous training, and strengthening cross-sector healthcare coordination will significantly support the effectiveness of the referral system. With a holistic approach, the referral system can become more responsive in managing cardiovascular emergencies, ultimately reducing mortality rates and improving healthcare service quality.
The Effectiveness of Telemedicine in Managing Catastrophic Disease Emergencies in Remote Areas: Effectiveness of Telemedicine in Managing Catastrophic Disease Emergencies in Remote Areas
Kurniawan, Rudi Erwin
JURNAL KEPERAWATAN DAN FISIOTERAPI (JKF) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi (JKF)
Publisher : Fakultas Keperawatan dan Fisioterapi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35451/jkf.v6i2.2550
Telemedicine has emerged as a promising solution to overcome geographical and logistical barriers in handling emergency cases of catastrophic diseases, especially in remote areas. This study aims to analyze the effectiveness of telemedicine in managing emergencies related to catastrophic diseases by evaluating its impact on response time, patient outcomes, and healthcare accessibility. The methodology employed includes a systematic review of relevant literature, case studies from various remote healthcare centers, and a comparative analysis of conventional emergency responses versus telemedicine-assisted interventions. The findings indicate that telemedicine significantly reduces response times, facilitates early diagnosis, and enhances coordination between primary healthcare providers and specialists. However, challenges such as limited internet connectivity, inadequate infrastructure, and the need for trained personnel remain obstacles to implementation. This study concludes that telemedicine is a viable and effective tool for improving emergency care in remote regions, provided that adequate investment in infrastructure and training is ensured.
a ANALISA BAKTERI Escherichia coli DENGAN METODE MOST PROBABLE NUMBER (MPN) PADA CINCAU HITAM YANG BEREDAR DI PASARAN
kurniawan, rudi erwin
Deli Medical and Health Science Journal Vol 1 No 2 (2024): Deli Medical And Health Science Journal (JDMHC)
Publisher : Fakultas Kedokteran, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36656/jdmhc.v1i2.1793
Black grass jelly is a popular food, used as an ingredient to mix food and drinks. Black grass jelly can also be used in medicine such as lowering internal heat, mouth ulcers, fever, stomach pain, and preventing indigestion to be useful in lowering blood pressure. Black grass jelly is sold in traditional markets, but the presentation and processing of black grass jelly often lacks hygiene or hygiene. Unhygienic storage places such as being placed in open containers result in easy exposure to dust and are easily infested with flies. Disease-causing microbes attach to unclean body skin, which then allows them to attach to food which is a way of mechanical transmission. The bacteria that often contaminate food are Escherichia coli bacteria. Some of the health problems caused by Escherichia coli bacteria include meningitis, urinary tract infections, diarrhea and sepsis. This study aims to determine the presence of Escherichia coli bacterial contamination in black grass jelly circulating in the Lubuk Pakam market, and then count the number of colonies that grow on EMBA media. The method used in this research is descriptive with the MPN test.The results of the research on black grass jelly showed the presence of Escherichia coli bacteria. It was concluded that a positive result was obtained on EMBA media contaminated with Escherichia coli bacteria characterised by the presence of metallic green colonies.
Lymphocyte Level Profile Between Active and Inactive Systemic Lupus Erythematosus Patients Receiving Methylprednisolon Therapy
Rudi erwin Kurniawan
Jurnal FARMASIMED (JFM) Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Farmasimed (JFM)
Publisher : Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35451/pwmsfc33
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease characterized by chronic inflammation and excessive lymphocyte activation, requiring accurate monitoring of disease activity. This study aimed to analyze the differences in lymphocyte levels between active and inactive SLE patients receiving methylprednisolone therapy. The methodology involved measuring lymphocyte counts from patients’ venous blood samples, followed by classification based on the MEX-SLEDAI score as an indicator of disease activity. Data were then analyzed to determine significant differences between the two groups. The results demonstrated that patients with active SLE had significantly lower lymphocyte counts (mean 838.35/μL) compared to inactive patients (mean 1957.65/μL). These findings indicate that a decrease in lymphocyte levels is closely associated with higher disease activity, suggesting that lymphocyte count may serve as a potential indicator of SLE activity. In conclusion, lymphocyte levels can be considered a useful parameter for assessing disease activity in SLE patients undergoing methylprednisolone therapy. This study provides valuable insight for clinical diagnosis and disease activity monitoring. Times New Roman 9 pt and single space. The abstract should contain the background, objectives, methodology, results, and conclusions. The abstract should contain background, objectives, methodology, results, and conclusions and be written in each opening paragraph. The abstract should not contain tables/images without including a citation. The use of abbreviations should be minimum except for units. Objectives and methodology are arranged in the form of past tense, while the results and conclusions in the form of simple present tense.