Manurung, Elsa Debora
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Manurung, Elsa Debora; Bakar, Lastuti Abu; Handayani, Tri
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10226

Abstract

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip efisien, lancar, aman, dan andal serta mengetahui penerapan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan dompet elektronik ditinjau dari PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial.Metodologi : Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer berdasarkan PBI tentang Uang Elektronik.Temuan : Adanya PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna menciptakan kelancaran pada sistem pembayaran. Implementasi penyelenggaraan sistem pembayaran dompet elektronik telah memenuhi prinsip lancar, aman, efisien, dan andal sesuai dengan amanat dalam PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial. Penerapan aspek kepastian hukum pada penyelenggaraan dompet elektronik sudah terpenuhi dengan penyelesaian permasalahan  praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan merujuk pada PBI tentang Uang Elektronik yaitu kewajiban kerja sama dengan penyelenggaraan dompet elektronik yang memiliki izin uang elektronik dan memindahkan saldo pengguna dompet elektronik ke dompet elektronik yang telah memiliki izin uang elektronik dari Bank Indonesia.Kegunaan : Penelitian ini bermanfaat baik bagi regulator maupun konsumen dalam penyelenggaraan dompet elektronik dengan menerapkan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta menerapkan aspek kepastian hukum.Kebaruan/Orisinalitas : Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin yaitu izin penyelenggaraan dompet elektronik yaitu dengan jalan keluar melakukan kerja sama dan pemindahan saldo pengguna dompet elektronik terhadap dompet elektronik yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia.  Keywords: Teknologi Finansial, Dompet Elektronik, Uang Elektronik  
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERILAKU ANTI KORUPSI Manurung, Elsa Debora; Rahmayani Sembiring, Shafira Nadya; Sulistyani, Wanodyo
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3614

Abstract

Advancement in the information and communication technology make possible the development of e-government. The Indonesian government already grasped the opportunity to develop its own e-government system in providing public services. The obvious intent is to increase the quality of public service provision by the bureaucracy. This is hoped to be achieved by securing transparency and accountability of public officials. It is also to be expected that e-governance will be able to eradicate or at least decrease the possibility of corruptive behaviour.  Unfortunately, fact speaks differently. Cases to be analysed here are: corruption committed by public officials working at the Investment and One Stop Service Office of the Bandung Municipality and those performed by public officials managing e-procurement services. In particular, this article shall discuss the issue how to develop e-government as to better at eradicating and preventing corruption by public officials.
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERILAKU ANTI KORUPSI Manurung, Elsa Debora; Rahmayani Sembiring, Shafira Nadya; Sulistyani, Wanodyo
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3614

Abstract

Advancement in the information and communication technology make possible the development of e-government. The Indonesian government already grasped the opportunity to develop its own e-government system in providing public services. The obvious intent is to increase the quality of public service provision by the bureaucracy. This is hoped to be achieved by securing transparency and accountability of public officials. It is also to be expected that e-governance will be able to eradicate or at least decrease the possibility of corruptive behaviour.  Unfortunately, fact speaks differently. Cases to be analysed here are: corruption committed by public officials working at the Investment and One Stop Service Office of the Bandung Municipality and those performed by public officials managing e-procurement services. In particular, this article shall discuss the issue how to develop e-government as to better at eradicating and preventing corruption by public officials.