Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Petitum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Esa, Ambo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU Esa, Ambo
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.721 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisisan terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak yang terkait dengn topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) terjadinya massal dalam masa kampanye pemilu yaitu faktor ketidakdisiplinan, kurangnya pelanggaran lalulintas menyebabkan secara Faktor yang pengawasan tidak ada sanksi yang diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut- yang dilakukan oleh (2) Upaya sarana dan ikutan serta prasarana. satlantas Polrestabes Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemnilu yaitu melalul dua upaya yaitu yang pertama dengan upaya prefentif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis Kedua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguiran tilang, serta penyitaan
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU M, Makkah H; Esa, Ambo; Bakhri, Syamsul
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.142 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.632

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait lansung dengan masalah yang dibahas. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidanaNo.21/Pid.B/2013/PN.Parepare adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan dalam penerapan pasal dimana hakim menerapkan Pasal 292 KUHP tanpa memandang asas lex specialis derogat lex generalis dimana aturan hukum yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu visum et repertum dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. This research was conducted at the Parepare District Court by conducting interviews with parties from relevant agencies directly with the issues discussed. The findings obtained from this study are the application of criminal law by judges in criminal cases No. 21 / Pid.B / 2013 / PN.Parepare is based on the results of the study, the authors assume there is a mistake in the application of the article where the judge applies Article 292 of the Criminal Code regardless of the principle of lex specialis derogat lex generalis where the rule of law is more specific in this case Law No.23 of 2002 concerning child protection. Judges' legal considerations in awarding decisions based on indictments by the public prosecutor are based on evidence in the form of witness statements, documentary evidence namely visum et repertum and the defendant's statement as well as the complete facts before the trial strengthened by the judge's own conviction.  
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2022/Pn.Sdr) Esa, Ambo
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.38788

Abstract

The aim of the research is to find out the application of material law to decisions no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr and to find out what the judges' considerations are in making a decision against the perpetrators of the crime of forging letters. This type of research is normative. The results of this study indicate that: (1) In the application of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in its decision, the public prosecutor used a combination of charges, and this practice is appropriated with the existing regulations; (2) Based on the judge's consideration referring to Article 88 paragraph (1) letter "b" of Article 14 of the Prevention and Eradication of Forest Destruction rule, indirectly, the judge's legal considerations for the first indictment are not appropriate where there are differences in the considerations and indictments submitted by the public prosecutor.
Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Esa, Ambo
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 2 (2023): Maret 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i2.396

Abstract

Kasus Illegal Logging yang terjadi dikawasan Hutan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi kehutanann dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus Illegal Logging kian marak dan tidak terkontrol. Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana materil dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara penebangan pohon yang terjadi dikawasan hutan tanpa perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan penyajian secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Terdakwa dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Pelaksanaan Tuga Peliputan Demonstrasi Massa Esa, Ambo
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.397

Abstract

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam UndangUndang Dasar 1945. Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Keberlangsungan asas demokrasi di negara Indonesia tentunya di dukung adanya media massa yang merupakan salah satu wadah sebagai kontrol sosial. Media massa juga berfungsi menjadi pusat penyebaran informasi bagi masyarakat di negara maritim tersebut. Tentunya peran media massa sangat penting untuk berada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penyajian deskriptif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa media memiliki peranan dan kekuatan yang begitu besar untuk mempengaruhi dunia, begitupun sebaliknya. Pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh.
Hukum dan Tanggung Jawab dalam Praktik Kedokteran di Rumah Sakit Universitas Indonesia Timur Esa, Ambo
JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2025): JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin (July)
Publisher : Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59585/jimad.v2i4.252

Abstract

This study aims to examine in depth the legal aspects and forms of professional responsibility in medical practice that takes place at the University of East Indonesia Hospital, an academic hospital that integrates service, education, and research functions. The main focus of the study is to understand the extent to which medical personnel (doctors and nurses) understand and apply laws and regulations such as Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, the Indonesian Code of Medical Ethics (KODEKI), and the principles of informed consent in interactions with patients. This study uses a mixed method, namely a quantitative approach through questionnaires and a qualitative approach through in-depth interviews and analysis of medical documents. The results of the study indicate that the level of legal understanding of medical personnel is quite high, but various obstacles were found in the implementation of legal responsibility such as lack of adequate medical documentation, inconsistencies in the informed consent process, and the lack of an open and accountable medical incident reporting system. These findings indicate the importance of strengthening health law training for medical personnel, increasing awareness of ethical and legal responsibilities, and developing an effective audit and reporting system as an effort to protect patient rights as well as legal protection for medical personnel. This study is expected to be a reference for hospital management and medical education institutions in designing policies and training programs that support responsible and legal medical practices.
Co-Authors M, Makkah H Syamsul Bakhri