Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Educoretax Jurnal Keuangan dan Akuntansi Terapan (KUAT) Journal of Governance, Taxation, and Auditing INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Lentera: Multidisciplinary Studies Lentera: Multidisciplinary Studies
Cahyady, Yadhy
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Lentera: Multidisciplinary Studies

 1 
Urgensi Upaya Banding Administratif kepada Menteri Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Cahyady, Yadhy
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 4 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i4.177

Abstract

Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak, melalui permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan. Upaya administratif tersebut, tanpa dilanjutkan dengan upaya banding administratif kepada Menteri Keuangan, selaku atasan Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak yang tidak puas atas keputusan Direktur Jenderal Pajak, dapat mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Direktur Jenderal Pajak dan kedudukan Menteri Keuangan dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku referensi. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pada kewenangan atribusi. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui upaya administratif berupa banding administratif, merupakan bentuk pengawasan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak.
Co-Authors Benny Setiawan, Benny CHOTIB, Faisal Ahmad Isretno Israhadi, Evita Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kuwat Slamet, Kuwat Mahendra, Darwin Nazrul Millatina, Desy Paramudea, Ishaq Rila Siski, Darrin Octavia Supriyadi Supriyadi Trisulo Trisulo