<![CDATA[This article describe, first, the validity of a foreign language purchase order as a sale and purchase agreement. Second, the legal consequences of violating Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem, as well as the National Anthem. This type of article is normative that is prescriptive and applied. The type of data used is secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying, collecting and then reading, studying, reviewing and analyzing primary legal materials such as laws, Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues reviewed by the author. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The study show that purchase order is a valid agreement in accordance with the valid terms of the agreement, then if the sale and purchase transaction is carried out with a foreign party and uses a purchase order to reach an understanding, the purchase order must be made in Indonesian then the equivalent is made with the national language of the foreign party country and/or English. Second, purchase orders that violate these provisions do not have a criminal sanction, but purchase order can be canceled or requested for cancellation.Artikel ini mengkaji mengenai, pertama, keabsahan Purchase Order bahasa asing sebagai perjanjian jual beli. Kedua, akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jenis artikel ini adalah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (download), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa purchase order merupakan perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, lalu apabila transaksi jual beli dilakukan dengan pihak luar negeri dan menggunakan purchase order demi tercapai kesepahaman purchase order wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia lalu dibuat padanannya dengan bahasa nasional dari pihak luar negeri dan/atau Bahasa Inggris. Yang kedua, purchase order yang melanggar ketentuan tersebut tidak terdapat sanksi secara pidana namun purchase order tersebut dapat dibatalkan atau dimintai pembatalan.]]>
