Garuda - Garba Rujukan Digital

Hossain, Mohammad Belayet

Unknown Affiliation

Author-ID : 1388311

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Bangladeshi Migrant Workers’ Rights on the Front-lines of Covid-19 Epidemic: A Socio-legal Approach of Kafala System in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries Anowara, Fatema; Hossain, Mohammad Belayet
Lex Publica Vol. 8 No. 1 (2021)
Publisher : APPTHI

The global shutdown resulting from the Covid-19 pandemic led the manpower industry to go through the toughest time in its history. As a result, Bangladeshi workers, on whom the wheel of the economy of Bangladesh is heavily dependent, are facing racism and systematic abuse of human rights across the Gulf Corporation Council (GCC) countries. Even prior to the pandemic, they were either exploited or not provided the working conditions and remunerations that they were promised. In this context, this study focuses to address the violation of human rights of migrant workers, including their families, due to the after-effect of Covid-19 epidemic and identifying the barriers they are facing in GCC countries. Using qualitative research method, this study will explore whether there is any legal solution for those migrant workers and their families and what sorts of rights need to be protected under National and International laws. In addition, this study will also focus on the responsibilities of their home and host states to fulfill them. Based on the findings, this study will provide various recommendations that could be considered by the Government of Bangladesh either by building skilled workers or by improving the enforcement of existing legislation or by bilateral investment treaties (BITs) with the Gulf State. Abstrak Shutdown global akibat pandemi Covid-19 membuat industri tenaga kerja mengalami masa terberat dalam sejarahnya. Akibatnya, pekerja Bangladesh, yang sangat bergantung pada roda ekonomi Bangladesh, menghadapi rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di seluruh negara Dewan Perusahaan Teluk (Gulf Corporation Council/GCC). Bahkan sebelum pandemi mereka dieksploitasi atau tidak diberikan kondisi kerja dan remunerasi yang dijanjikan. Dalam konteks ini, studi ini berfokus pada penanganan pelanggaran hak asasi pekerja migran termasuk keluarganya akibat dampak lanjutan dari epidemi Covid-19 dan untuk mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi di negara-negara GCC. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada solusi hukum bagi para pekerja migran dan keluarganya, dan hak-hak apa yang perlu dilindungi berdasarkan hukum Nasional dan Internasional. Selain itu, studi ini juga akan fokus pada tanggung jawab negara asal dan tuan rumah mereka untuk memenuhinya. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini akan memberikan berbagai rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Bangladesh baik dengan membangun pekerja terampil atau dengan meningkatkan penegakan undang-undang yang ada atau dengan perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaties/BIT) dengan Negara Teluk. Kata kunci: Pekerja Migran, Covid-19, Migran Domestik atau Ilegal, Sistem Kafala, Pelanggaran Hak

Compliance of the Bangladesh Legal Policies with the ILO Convention on the Prohibition of Child Labor Hossain, Mohammad Belayet
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

This article aims to discuss the legal policy framework in Bangladesh laws prohibiting child workers. The law has banned children from doing hazardous work, but does not define the term ‘dangerous work’. Article 44 of the 2006 Bangladesh Labor Act contradicts the 1973 ILO Minimum Age Convention. In most cases, multinational enterprises (MNEs) agents or supply chains employ children; but foreign investors also have the same responsibility to oversee the local operations of their counterparties. So, it is very important to ensure the protection of the human rights of child workers. Broadly speaking, the findings highlight the need for providing justice, legal certainty and human rights consideration in specifying worker rights such as education, fair wages, limited working hours, safe working conditions, and health protection which must be guaranteed through labor laws. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk membahas kerangka kebijakan hukum dalam undang-undang Bangladesh dalam pelarangan pekerja anak. Undang-undang telah melarang anak-anak melakukan pekerjaan berbahaya; tetapi tidak mendefinisikan istilah 'pekerjaan berbahaya'. Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan Bangladesh tahun 2006 bertentangan dengan Konvensi Usia Minimum ILO tahun 1973. Dalam kebanyakan kasus, agen atau rantai pasokan perusahaan multinasional (MNEs) mempekerjakan anak-anak; tetapi investor asing juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengawasi operasi lokal rekanan mereka. Jadi, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia pekerja anak. Secara garis besar, temuan tersebut menyoroti perlunya memberikan keadilan, kepastian hukum dan pertimbangan hak asasi manusia dalam menetapkan hak-hak pekerja seperti pendidikan, upah yang adil, jam kerja yang terbatas, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan kesehatan yang harus dijamin melalui undang-undang ketenagakerjaan. Kata kunci: Kebijakan Hukum, Perburuhan, Pekerja Anak, Konvensi ILO, Bangladesh

Role of Environmental Law and International Conventions in Mitigating Climate Change Effects on Food System and Livestock Production Chowdhury, Amtul; Hossain, Mohammad Belayet
Lex Publica Vol. 8 No. 2 (2021)
Publisher : APPTHI

Climate change nowadays is a global threat that is driven by human-induced greenhouse gas emissions and the changeable pattern of global weather. Though there have been previous periods of climatic change since the mid-20th century, humans have had an unprecedented impact on earth’s climate system and caused change on a global scale. Consequently, this is affecting the whole food system throughout the world. The utilization of the international legal framework and protocols will have an impact on the human’s food system and livestock production. This paper intends to focus on using legal frameworks and protocols to erase the impact of climate change on the food system and livestock production. By using the quantitative research method due to the pandemic situation, this study will explain the broad uses of the Kyoto protocol and Polluter Pays Principle and shall discuss various methods that will help these principles to erase the negative impact of climate change globally. Based on the findings, this paper provides recommendations that could be considered by the developed country to use the legal and social protocols for improving the impact of climate change on the food chain system of humans and livestock production. Abstrak Perubahan iklim saat ini merupakan ancaman global yang didorong oleh emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia dan perubahan pola cuaca global. Meskipun telah terjadi periode perubahan iklim sebelumnya, sejak pertengahan abad ke-20 manusia telah memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sistem iklim Bumi dan menyebabkan perubahan dalam skala global. Akibatnya, ini mempengaruhi seluruh sistem pangan di seluruh dunia. Pemanfaatan kerangka hukum dan protokol internasional akan berdampak pada sistem pangan manusia dan produksi ternak. Makalah ini bermaksud untuk fokus pada pemanfaatan kerangka hukum dan protokol untuk menghapus dampak perubahan iklim terhadap sistem pangan dan produksi ternak. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena situasi pandemi, penelitian ini akan menjelaskan penggunaan yang lebih luas dari protokol Kyoto, Polluter Pays Principle dan akan membahas berbagai metode yang akan membantu prinsip-prinsip ini untuk menghapus dampak negatif perubahan iklim secara global. Berdasarkan temuan makalah ini memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh negara maju untuk menggunakan protokol hukum dan sosial untuk meningkatkan dampak perubahan iklim sistem rantai makanan manusia dan produksi ternak. Kata kunci: Perubahan iklim, Emisi rumah kaca, Produksi ternak, Protokol Kyoto, Prinsip pencemar membayar

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Lex Publica

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Lex Publica