<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), yang secara yuridis konstitusional yang diatur dalam pasal 27 undang-undang dasar 1945. Hal ini berarti setiap warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi hak dan kewajibannya, begitu juga aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan bagi stiap warga negara. Hak warga negara dilindungi oleh negara walaupun seseorang dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana, dan tidak membeda-bedakan jenis kelamin, umur, suku, dan agama. Salah satu hukum yang berjalan di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pengawasan dan Perizinan senjata api. Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang rentan peredaran senjata Api, maka dari itu pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi peredaran senjata api, dan mempunyai aturan hukum yang jelas atas peraturan tersebut. Namun dalam penelitian, Penulis menemukan adanya ketidakserasian antara Putusan Hakim atas Kejahatan yang menggunakan Senjata Api berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penelitian dengan mendalam, maka penulis menemukan kesimpulan mengenai putusan sanksi yang diberikan kepada tersangka. Hal yang mempengaruhi putusan hakim yaitu karena tersangka tidak mempunyai niatan untuk menembakkan senjata api miliknya ke korban, tersangka juga bersifat kooperatif dan jujur dalam persidangan serta mengakui semua perbuatannya tanpa bantahan. Oleh sebab itu Hakim memutuskan Sanksi yang diberikan kepada tersangka lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Senjata api tanpa izin, senjata api rakitan]]>
