<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi rakyat adalah dinilai dalam bentuk uang yang merupakan bagian dari harta kekayaan. Berkenaan dengan penyelenggaraan keuangan negara tersebut guna membiayai pembangunan, berbagai bentuk/cara dilakukan untuk menghimpun dana guna biaya pembangunan tersebut, yang salah satunya adalah pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang di pisahkan. Hal ini tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.02 / 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. Pentingnya pengaturan tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut adalah berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari dividen, surplus Bank Indonesia, Surplus LembagaPenjaminSimpananbagianpemerintah, laba pemerintah dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak yang yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Untuk lah itu dicoba untuk menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul :“Efektifitas Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / Pmk. 02 / 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Di Provinsi Kalimantan Barat”. Permasalahannya adalah apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.02 / 2017 sudah dilaksanakan secara efektif oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana yang diharapkan. Dengan menggunakan metode penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang digali melalui tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pembayaran atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang terutang di Provinsi Kalimantan Barat. Serta untuk mengungkapkan faktor penyebab belum terlaksananya secara efektif pembayaran atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang terutang. Dari kenyataan yang diperoleh, bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / Pmk. 02 / 2017 tersebut belum terlaksana secara efektif, dikarenakan sering terjadinya keterlambatan dan/atau kekuarangan pembayaran oleh Wajib Bayar. Kenwood ; Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)]]>
