wicaksono, tio tegar
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman Wicaksono, Tio Tegar
Jurnal Panorama Hukum Vol 4 No 2 (2019): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.789 KB) | DOI: 10.21067/jph.v4i2.3917

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta dalam mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol melalui cukai di Kabupaten Sleman, juga untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam melakukan pengawasan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data kemudian diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian penulis adalah: PERTAMA, pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pencegahan dan penindakanberupa kegiatan intelijen, operasi pasar dan ketiga bekerjasama dengan instansi lain. KEDUA, hambatan yang terjadi adalah belum maksimalnya peran masyarakat, kurangnya personel yang bertanggungjawab langsung terhadap pengawasan minuaman beralkohol, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah, dan kualitas informan di tingkat penjual yang belum kuat.
The Urgency of Human Rights Approach for The Indonesian Ombudsman for combatting Discrimination Wicaksono, Tio Tegar
South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ-ALGov) Vol 1 No 1 (2024): The Dynamics of Law and Governance in Contemporary Situation
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/seajalgov.v1i1.10152

Abstract

Abstract based on Law number 37 in the year of 2008, The ombudsman is responsible for the promotion of good governance and the prevention of maladministration within the public sector. hence, The prevailing body of research on the Indonesian Ombudsman mostly use the good governance framework to depict the Ombudsman's role in addressing instances of maladministration within the public sector. meanwhile, The role of the ombudsman primarily involves addressing a wide range of public service problems that encompass dimensions of human rights, including instances of discrimination against minority populations and vulnerable groups. Nevertheless, this aspect has been disregarded. therefore, this essay aims to address the existing gap in the literature regarding the Indonesian Ombudsman, specifically from a human rights viewpoint. This article exclusively uses the normative legal method, which involves the collection and analysis of regulations, pertinent literature, and reports from the Ombudsman. The findings indicate that the implementation of a good governance approach alone is insufficient in addressing human rights violations against disadvantaged and minority groups within public services. Similarly, the adoption of a human rights strategy is necessary to address discrimination that specifically targets vulnerable and minority populations.
Pelayanan Publik Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel Wicaksono, Tio Tegar; Simamora, Jhon Ias Ganesa; Pradana, Glinggang Hima
INKLUSI Vol. 6 No. 1 (2019)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.812 KB) | DOI: 10.14421/ijds.060103

Abstract

The issue of discrimination against persons with disabilities in the field of public services, especially in transportation services, is still often heard. This research is focused on knowing the implementation of public services and how to optimize public services for persons with disabilities in Yogyakarta stations and Lempuyangan stations. This research is a normative-empirical study that combines the results of legal research with reality in the field. Field data was collected through observation and interview methods. The study found that accommodating the rights of persons with disabilities to public services at railway stations has several problems: lack of procedural mechanisms related to the implementation of human rights, institutions of persons with disabilities, and the existence of social-political factors of public policymakers who are not aware of the accommodation of human rights for disabled people.[Isu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan jasa transportasi, masih sering terdengar. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik dan cara mengoptimalkan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas di stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang memadukan hasil-hasil penelitian hukum dengan kenyataan di lapangan. Data lapangan dikumpulkan dengan metode obersvasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa: pengakomodasian hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik di stasiun kereta api memiliki beberapa permasalahan: kurangnya mekanisme prosedural terkait pelaksanaan HAM, kelembagaan penyandang disabilitas, dan adanya faktor sosial politik pemangku kebijakan publik yang belum sadar akan pengakomodasian HAM bagi difabel.]