Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan The Indonesian Journal of General Medicine
Immanuel
Unknown Affiliation
Humanities Dentistry Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
A Comprehensive Literature Review of Osteoporosis Treatment and Fracture Outcomes Indra Hadi Rapmartua Ompusunggu; Immanuel
The Indonesian Journal of General Medicine Vol. 7 No. 4 (2024): The Indonesian Journal of General Medicine
Publisher : International Medical Journal Corp. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70070/rs5yc355

Abstract

Background: Osteoporosis remains a significant public health concern, particularly among the aging population, where the prevalence of the condition and associated fractures continues to rise. The literature surrounding osteoporosis treatment and fracture outcomes has evolved considerably over the past decade, reflecting advancements in pharmacotherapy and the importance of patient-centered care. Literature Review: The foundational article by (Body et al., 2012) highlights the expanding pharmacological options available for osteoporosis management, stressing the complexities involved in treatment selection due to the limited comparative evidence. This article sets the stage for understanding the broader landscape of osteoporosis therapies, where both skeletal and extraskeletal effects of treatments must be considered for informed clinical decision-making. In examining the treatment landscape, (Fontalis et al., 2019) provides insights into the mechanisms of action of various agents, such as bisphosphonates and denosumab, and discusses emerging therapies that may enhance treatment efficacy. This article underscores the importance of understanding the long-term safety profiles of these medications, as adverse effects can significantly influence treatment outcomes. Moreover, (Lin et al., 2021) offers a comprehensive meta-analysis comparing the efficacy and safety of various osteoporosis treatments for postmenopausal women. This work is pivotal in guiding clinicians toward selecting appropriate interventions based on the relative effectiveness of available therapies, particularly in the context of fracture prevention. Conclusion: In conclusion, the literature collectively emphasizes a comprehensive approach to osteoporosis management that incorporates advancements in pharmacotherapy, addresses adherence challenges, and prioritizes patient-centered care. This multifaceted strategy is critical for optimizing fracture prevention and improving the overall quality of life for individuals with osteoporosis.
Tokenisasi Properti dan Smart Contract sebagai Modus Baru Nominee Agreement oleh WNA: Tantangan Penegakan Hukum Agraria di Era Digital: Penelitian Rd. Shabrina Azwa A.; Divya Aliyyu; Immanuel
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6125

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik penyelundupan hukum agraria melalui skema nominee agreement yang kini berkembang dengan memanfaatkan teknologi blockchain, khususnya melalui tokenisasi properti dan smart contract. Fenomena ini menimbulkan konflik antara ketentuan hukum agraria nasional dengan inovasi teknologi finansial global. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi kedudukan hukum smart contract dan tokenisasi properti sebagai nominee agreement terselubung, serta formulasi perlindungan hukum dan pengawasan yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif melalui penalaran deduktif dan doktrin penyelundupan hukum (fraus legis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, smart contract dalam tokenisasi properti batal demi hukum karena mengandung kausa yang tidak halal dan melanggar asas nasionalitas dalam UUPA. Namun secara formil, instrumen tersebut tetap diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE, sehingga membuka celah bagi WNA untuk mengajukan gugatan ganti rugi berbasis investasi. Selanjutnya, perlindungan hukum yang ideal harus dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, yakni dengan penguatan pengawasan lintas sektoral, penerapan klausul anti-tokenisasi dalam akta tanah, serta penerapan doktrin “piercing the crypto veil” oleh hakim untuk menembus formalitas smart contract. Kesimpulannya, praktik tokenisasi properti merupakan bentuk baru penyelundupan hukum agraria yang berbahaya karena menciptakan paradoks antara keabsahan materiil dan formil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan digital, serta pembaruan doktrin peradilan guna menjaga kedaulatan agraria nasional.
Implementasi Cuti Haid dan Cuti Keguguran di Lingkungan Kerja Berbasis Target Performa (KPI) Menurut UU Ketenagakerjaan: Penelitian Divya Aliyyu; Immanuel
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6152

Abstract

Hak reproduksi pekerja perempuan berupa cuti haid dan keguguran secara eksplisit dijamin oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, sistem Key Performance Indicator (KPI) berbasis hasil kerja di industri modern sering kali tidak menyesuaikan target bagi pekerja yang mengambil cuti tersebut, sehingga memicu diskriminasi pengupahan terselubung. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keabsahan praktik KPI tersebut serta merumuskan mekanisme perlindungan yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan target KPI absolut tanpa penyesuaian prorata adalah tidak sah secara hukum karena melanggar prinsip perlindungan upah dan merupakan bentuk fraus legis. Disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan saat ini masih bersifat reaktif sehingga gagal melindungi pekerja perempuan secara komprehensif. Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah untuk menerbitkan regulasi teknis mengenai asas proporsionalitas target dan memperkuat fungsi pengawasan melalui Equal Pay Audit yang proaktif
Co-Authors Divya Aliyyu Indra Hadi Rapmartua Ompusunggu Rd. Shabrina Azwa A.