Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bahasa Indonesia ANALISIS YURIDIS PERKARA PERCERAIAN NIKAH SIRI Illahi , Nur Wahyu; AKBAR, MOCHAMMAD FAHD
SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2024): Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam
Publisher : LPPM UNHASY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Abstract

The subject raised in this thesis is the existence of a secret marriage but filing for divorce in the Religious Court. The judge uses Article 7 paragraph (3) letter a of the Islamic Law Compilation as a consideration to prove the marriage. This research analyzes the case number 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg regarding the consolidation of proving marriage and divorce according to positive law in Indonesia. The research method used is empirical research method through interviews and observations at the District Court of Malang with descriptive, evaluative, and prescriptive data analysis. The researcher analyzes the verdict number 7073/Pdt.Kab.G/2021/PA.Mlg using the Legal Ethical Theory, which indicates that the use of Article 7 (3) letter (a) of the Islamic Law Compilation is questionable in terms of legal interpretation when compared to applicable laws and regulations. However, despite this, the case remains valid, but legal certainty in case administration cannot be achieved.  
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI KABUPATEN JOMBANG DALAM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Islami, Trinah Asi; Noho, Muhammad Dzikirullah; Fitria, Norma; Akbar, Mochammad Fahd; Faruq, Ahmad; Irnawati, Irnawati; Aji, Tony Seno
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.186

Abstract

Terdapat sejumlah persoalan yang muncul dalam penerapan skema bangun guna serah, seperti jangka waktu pengelolaan, penyewaan ulang aset kepada pihak ketiga, dan penggunaan BMD yang tidak sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Jombang masih menggunakan cara-cara konvensional dalam pemanfaatan BMD, padahal telah ada regulasi yang lebih modern seperti PERPRES No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bagian Hukum Pemkab Jombang bahwa implementasi dari pelaksanaan BGS maupun kebijakannya masih banyak resiko sebagaimana peristiwa-peristiwa BGS yang terjadi di Jombang yang sampai saat ini belum juga terselesaikan dengan baik. Dari beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan implementasi kebijakan infrastruktur pembangunan yang menggunakan skema alternatif pembiayaan PPP dalam hal ini BGS, tentunya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ada, karena itu perlu adanya upaya dan inovasi kebijakan pemerintah.