Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan
Amir, Nabbilah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menelisik Sikap Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Kelangkaan Alat Pelindung Diri Ditengah Wabah Pandemi Coronavirus Disease (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) Gondokesumo, Marisca; Amir, Nabbilah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

World Health Organization (WHO) has established coronavirus disease 2019 (COVID-19) as Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), WHO recommends all countries to anticipate COVID-19. One important element needed to deal with the virus is personal protective equipment that is used by medical personnel to carry out medical treatment for patients infected with COVID-19, but the item is scarcity in Indonesia. What is the attitude of the Indonesian government in responding to the scarcity of personal protective equipment. The research method used is empirical juridical. The results showed that the scarcity of the availability of personal protective equipment due to the phenomenon of panic in the community who flocked to buy personal protective equipment. To overcome these conditions, the government established policies to facilitate the import of certain products, especially in the form of masks and personal protective equipment. As well as businesses temporarily prohibited from exporting personal protective equipment, if violated, sanctions will be given to him.
Revisi Peruntukan Status Teluk Benoa Bali: (Pasca Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011) Amir, Nabbilah; Adlansyah, Burhan
Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v5i2.4834

Abstract

Abstrak Teluk Benoa telah menghadapi problematika terkait penataan ruang yang dulunya sebagai kawasan konservasi (Zona L3) menjadi kawasan pemanfaatan umum (Zona P) dengan dikeluarkanya Perpres No. 51/2014 Perubahan Atas RTRKP SARBAGITA. Dan dalam Perpres tersebut menghendaki Teluk Benoa melalui kegiatan revitalisasi dapat diselenggarakan reklamasi seluas 700 Ha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi upaya pemutihan pelanggaran tata ruang sebab izin reklamasi tidak bias diberikan kepada PT. TWBI untuk melaksanakan reklamasi di Teluk Benoa yang berstatus sebagai kawasan konservasi dalam Perda RTRW Kabupaten Badung, sebab kegiatan reklamasi wajib memiliki izin lokasi yang disesuaikan dengan RZWP3K dan RTRW dan masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang terkonsep dalam Tri Hita Karana Kata Kunci: Teluk Benoa, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Penataan Ruang, Reklamasi.
Co-Authors Adlansyah, Burhan Gondokesumo, Marisca