B1031151100, taharudin
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PENERAPAN PSAP NOMOR O2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA PADA DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA B1031151100, taharudin
Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Mahasiswa Akuntansi
Publisher : Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana laporan realisasi anggaran di Desa Rantau Pajang Kabupaten Kayang Utara apakah telah disusun dan disajikan berdasarkan PSAP No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dan untuk mengetahui bagaimana langkah Desa Rantau Panjang Kabupaten Kayong Utara apabila menghadapi kendala atau hambatan yang terjadi dalam penyusunan laporan realisai anggaran.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan proses wawancara, dokumentasi dan riset kepustakaan. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan desa rantau panjang kecamatan simpng hilir kabupaten ketapang. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara garis besar laporan realisasi anggaran desa rantau panjang telah sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintah tentang  laporan realisasi anggaran pemerintah, tetapi lebih tepatnya laporan keuangan desa rantau panjang menggunakan standar pelaporan keuangan pemerintahan desa yang telah di tetapkan oleh mentri dalam negri dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.Kata kunci: penerapan, PSAP no 2, laporan keuangan desa DAFTAR PUSTAKAAgustine, Yvonne. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: Dian RakyatBastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publik (ed,  ke-3).Jakarta:Erlangga.Gema Fitria Sari, 2017 Penerapan PSAP No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Capaian indicator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan daerah Kabupaten Kubu Raya, Universitas Tanjung pura. PontianakIfa Destri Stefani. 2014 Peneratan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di PemerintahanKabuoaten Grobogan, Universitas Muhamadiah SurakartaKomite Standar Akuntansi Pemerintah, 2016 Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah desa, JakartaMentri dalam negri Republik Indonesia, Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, IndonesiaM. Nafarin, 2012. penganggaran Perusahaan(ed,ke-3).Salemba EmpatMokhamad Irawan, 2016  Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No 2 Tentag Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 pada Pemerintahan Mojokerto, universitas Kanjuruhan Malang, Jurnal riset mahasiswa Akuntansi,Nadir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Disentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 tahun 2013Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan DesaProf. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak.2009.  Akuntansi Sektor Publik. Yoyakarta: Andi.Prof. Dr. Sugiono ,2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. AlfabetaRiyanto Utomo, Cahyo Elbash, Penerapa Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Gema Ekonomi vol.05,no 2 desember 2016Riska Juniati, 2018 , pengaruh akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaa alokasi dana desa di kecamatan meliau, Pontianak.Unversitas TanjungpuraRepublik Indonesia, Peaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. IndonesiaRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. IndonesiaRepublik Indonesia,  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 (2014b). Indonesia.Republik Indonesia,  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 (2014c). Indonesia.Republic Indonesia, Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Tentang Akuntasi Pemerintah. IndonesiaRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 lampiran V, PSAP Nomor 2. IndonesiaSuwarjeni , V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa-panduan tata kelola keuangan desa. Yogyakarta: Pustaka Baru PressS.Asmiati.,S.K. Walandouw, Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal EMBA Vol.03 no.1 Maret 2015Siswadi sululing, 2018 analisis laporan keuangan desa. Universitas Widyagama Malang, CIASTECH 2018